CakraNEWS.ID– Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku menyoroti penetapan Lampung sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Muhamad Reza Mony, usai mengikuti rangkaian agenda Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI di Nusa Dua, Bali, Minggu (24/05/2026).
Menurut Reza, penentuan lokasi Munas perlu mempertimbangkan aspek keadilan akses bagi seluruh daerah, khususnya peserta dari kawasan Indonesia Timur yang harus menempuh perjalanan panjang untuk menghadiri agenda nasional HIPMI.
Ia menyebut, kader HIPMI dari wilayah timur membutuhkan tiga hingga empat kali penerbangan apabila Munas tetap dilaksanakan di Lampung. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius agar partisipasi seluruh daerah tetap terakomodasi secara maksimal.
“Pertimbangan akses harus menjadi perhatian bersama. Teman-teman dari Indonesia Timur membutuhkan perjalanan yang cukup panjang untuk menuju lokasi Munas,” ujar Reza.
Selain persoalan akses, BPD HIPMI Maluku juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan netralitas pelaksanaan Munas di tengah meningkatnya dinamika internal organisasi menjelang pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI.
Reza mengatakan, aspirasi terkait evaluasi lokasi Munas berkembang dalam forum para Ketua Umum BPD HIPMI yang berlangsung di Bali. Menurutnya, sejumlah daerah berharap pelaksanaan Munas dapat berlangsung dalam suasana yang nyaman, independen, dan kondusif bagi seluruh peserta.
“Kami ingin Munas berjalan sehat dan tetap menjaga semangat demokrasi organisasi tanpa adanya potensi intervensi,” katanya.
Ia turut mengapresiasi sikap sejumlah calon Ketua Umum BPP HIPMI yang menyampaikan perhatian terhadap isu lokasi Munas dalam forum debat kandidat. Menurut Reza, hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi yang inklusif dan representatif.
Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa pada awalnya mayoritas BPD HIPMI memang menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI dengan pertimbangan utama kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam agenda tersebut.
Namun, seiring berkembangnya dinamika organisasi, sejumlah BPD mulai mendorong agar lokasi Munas dikaji kembali dengan mempertimbangkan keterjangkauan wilayah dan situasi internal organisasi.
BPD HIPMI Maluku berharap BPP HIPMI dapat mempertimbangkan seluruh aspirasi daerah demi memastikan Munas HIPMI 2026 berjalan kondusif, adil, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah Indonesia.***