Ambon, CakraNEWS.ID– Gubernur Maluku memaparkan sejumlah capaian penting usai melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pekan lalu.
Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (8/7), Gubernur menyampaikan hasil pertemuannya dengan sejumlah pejabat kementerian yang fokus pada isu strategis bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Salah satu isu utama yang disorot adalah persoalan kewenangan pengelolaan sektor perikanan. Gubernur menyoroti ketimpangan regulasi terkait izin kapal penangkap ikan berkapasitas maksimal 30 Gross Ton (GT) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, namun tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa retribusi.
“Lucu kan, kita yang keluarkan izin, mereka beroperasi di wilayah kita, kita bantu urusan administrasi, tapi kita tidak punya wewenang menarik retribusi. Ini paradoks,” ujar Gubernur dengan nada kritis.
Hal itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gubernur mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut juga akan disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan dalam waktu dekat, baik oleh dirinya maupun Wakil Gubernur.
Dalam konteks penguatan sektor kelautan, Gubernur juga menekankan pentingnya revitalisasi pelabuhan pendaratan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu 714, 715, dan 718, agar aktivitas bongkar muat bisa berjalan lebih efektif.
Ia juga menyebut program bantuan untuk nelayan dan penataan kampung nelayan sebagai bagian penting yang diusulkan untuk didukung pemerintah pusat.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan bahwa Maluku mendapatkan kuota 2.000 unit rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan. Tak hanya itu, sebanyak 1.000 keluarga di Maluku juga akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai maksimal Rp20 juta per keluarga.
Dana ini akan langsung dialokasikan untuk pengadaan material bangunan, tanpa bisa diambil dalam bentuk tunai oleh penerima. “Ini bukan KUR, bukan subsidi biasa. Ini murni bantuan dari negara yang akan langsung digunakan untuk pembangunan,” jelas Gubernur.
Ia juga menyebut penataan kawasan kumuh menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat, yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan padat penduduk.
Respons positif juga datang dari Kementerian PPN/Bappenas yang tengah mempertimbangkan pembukaan kantor perwakilan di Provinsi Maluku. Gubernur menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapannya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kehadiran Bappenas di Maluku.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur turut mengapresiasi respons cepat dari Menteri Pertanian terhadap berbagai usulan strategis dari Pemerintah Provinsi Maluku.
“Menteri Pertanian sangat responsif. Dalam waktu dekat kami akan kembali bertemu untuk membahas langkah lanjutan. Ini perlu ditulis, karena sangat jarang ada respons secepat itu,” ujarnya kepada awak media.***