Ambon, CakraNEWS.ID– Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Maluku menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (DIKLATDA) di Zest Hotel Ambon, Selasa (12/5/2026), dengan menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, R. Harys Soeryo Mahendro, sebagai pembicara utama.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Sinergi HIPMI Maluku: Kolaborasi Memperkuat Organisasi, Menggerakan Kemandirian Ekonomi Daerah, dan Menciptakan Peluang Usaha Berkelanjutan”.
Dalam pemaparannya, Kabinda Maluku menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai faktor utama dalam mendukung masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Menurutnya, investor akan memastikan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan sebelum menanamkan modal di suatu daerah. Karena itu, kondisi keamanan daerah harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan sosial yang berdampak terhadap iklim investasi di Maluku, termasuk konflik lahan dan aksi protes masyarakat terhadap PT SIM di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan perkelahian antar desa (PAD), termasuk insiden di wilayah Iha-Luhu pasca terbakarnya 67 unit sepeda motor di kawasan pertambangan. Menurutnya, langkah deteksi dini dan pendekatan persuasif bersama Forkopimda menjadi bagian penting dalam mencegah konflik meluas.
Kabinda Maluku juga menyinggung adanya oknum kelompok pemuda desa yang kerap memicu gesekan sosial hingga berkembang menjadi konflik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Menurutnya, HIPMI memiliki posisi strategis dalam membantu mengubah pola pikir generasi muda Maluku melalui penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Kekacauan maupun konflik yang terjadi di masyarakat banyak dipengaruhi persoalan ekonomi. HIPMI memiliki peran penting membuka ruang kerja bagi pemuda dan menjaga stabilitas sosial melalui penguatan usaha,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut turut dibahas penguatan nasionalisme, militansi organisasi, serta transformasi digital menuju HIPMI Maluku yang solid, profesional, dan berbasis data.
DIKLATDA juga menyoroti sejumlah tantangan strategis Maluku, di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah yang masih berada di bawah lima persen, kerawanan pangan dan jalur logistik, hambatan infrastruktur digital, hingga persoalan dana bagi hasil yang dinilai belum maksimal.
Selain itu, HIPMI Maluku menegaskan komitmennya dalam mendorong digitalisasi organisasi melalui HIPMI GO serta mendukung agenda pembangunan daerah dan penguatan ekonomi kepulauan.
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi di bawah kepemimpinan baru Muhammad Reza Mony untuk memperkuat peran HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang aman, sehat, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.***