Bula, CakraNEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Risman Sibualamo, memberikan peringatan serius terhadap potensi pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Senin (24/11/2025) malam.
Menurut Sibualamo, kebijakan fiskal nasional pasca-pemilihan serta kondisi ekonomi global yang tidak menentu berpotensi menyebabkan penyesuaian anggaran yang signifikan, termasuk pada alokasi dana transfer pusat ke daerah.
Kondisi tersebut dinilai akan memberikan tantangan serius terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SBT Tahun 2026.
“Kondisi ini menuntut kita untuk melihat KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ini dengan cermat dan berbeda,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa selama ini struktur APBD Kabupaten SBT sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dikatakanya, Jika terjadi pengurangan, maka dampaknya akan terasa langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas maupun operasional pemerintahan.
“Anggaran pendapatan dan belanja daerah kita sangat tergantung pada dana transfer ini, sehingga setiap pemotongan akan berdampak langsung dan tajam terhadap kemampuan belanja daerah,” ujarnya.
Menanggapi potensi penyesuaian tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap melakukan langkah-langkah mitigasi, termasuk pengetatan anggaran secara drastis.
“Jika skenario pemotongan ini benar-benar terjadi, konsekuensinya adalah kita harus melakukan pengetatan ikat pinggang secara ekstrem. Proyek-proyek yang tidak mendesak harus ditunda dan setiap rupiah harus dibelanjakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi,” jelas politisi PKB tersebut.
Dalam paparannya, Sibualamo mendorong Pemerintah Kabupaten SBT untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi potensi penerimaan yang sah.
“Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bantalan fiskal kita. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada belas kasihan pusat,” tegasnya.
Orang nomor satu di DPRD SBT itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Menurutnya, peningkatan anggaran yang terukur pada sektor-sektor tersebut akan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi daerah dan pertumbuhan PAD dalam jangka panjang.
“Dengan keindahan alam SBT yang tak tertandingi, potensi pariwisata harus didorong melalui promosi yang selektif dan pengembangan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Selain sektor anggaran, Sibualamo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang lebih efisien serta berbasis digital sebagai bagian dari respons terhadap tantangan fiskal tahun depan.
“Anggaran Tahun 2026 harus mampu mendorong terciptanya birokrasi yang ramping, efektif, dan berbasis teknologi informasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan,” katanya.
Selain itu, Sibualamo meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif dalam proses pembahasan teknis dan administrasi dokumen anggaran, sebagai bentuk kemitraan sejajar antara eksekutif dan legislatif.
“DPRD adalah lembaga yang posisinya sejajar dan bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Saudara Bupati. Kami berharap OPD lebih siap dan responsif dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Ketua DPRD mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjadikan tantangan fiskal Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan serta merumuskan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Marilah kita jadikan keterbatasan fiskal yang terjadi di tahun 2026 sebagai cambuk untuk berpikir lebih keras, bekerja lebih cerdas, dan merumuskan prioritas yang betul-betul esensial bagi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Timur,” tutup Sibualamo.***CNI-01