Ambon, CakraNEWS.ID– Ketua serta Koordinator Sopir Angkot Ambon menyatakan sikap tegas keluar dari wadah Asosiasi Sopir Angkot (ASKA) kota Ambon. Organisasi yang dipimpin ketua Paulus Nikijuluw itu dinilai telaj melenceng dari jalur dan rel perjuangan yang sebenarnya.
Sikap para sopir Angkot itu disampaikan melalui perss konfres, Sabtu (08/04/2023).
Sebagaimana sikap yang disampaikan, ketua ketua Jalur tersebut menerangkan, bahwa pihak supir angkutan dalam Kota Ambon (tandan tangan terlampir) tidak pernah merasa keberatan dengan adanya pembangunan lapak dalam pinggiran Terminal Mardika, oleh para pedagang, mengingat pembangunan lapak lapak dimaksud, sangat tidak mengganggu aktifitas mobil Angkutan Umum jurusan dalam menurunkan dan menaikkan penumpang.
“Oleh karena itu apabila ada yang mengatasnamakan kami supir angkutan umum dalam kota keberatan dengan adanya pembangunan lapak di pinggiran Terminal mardika, adalah pernyataan sepihak dan tidak pernah dibicarakan dan atau didiskusikan dengan kami para supir angkutan jurusan,” ungkap Amin, membacakan pengatar pernyataan sikap.
Dalam pengantar itu, para ketua-ketua jalur mengecam tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan seluruh Asosiasi angkutan umum dalam kota melakukan aksi demo dan bertemu dengan pemerintah kota Ambon, DPRD Kota Ambon, dan DPRD Provinsi Maluku, untuk meminta agar lapak lapak yang berada dalam Terminal Mardika harus dibongkar. Kecaman terhadap sikap itu, sebab yang dirasakan selama ini tidak pernah ada kemacetan yang terjadi di area Terminal Mardika yang disebabkan para pedagang membangun lapak lapak.
Justru yang kami lihat dan alami sendiri kemacetan yang terjadi di mana para pedagang yang berjualan di bahu jalan dan juga sudah masuk pada jalan yang dilalui oleh kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, dimulai dari Jembatan dari Arah Pasar Lama sampai dengan jembatan yang menghubungkan terminal mardika dan Terminal batu merah yang menyebabkan kemacetan setiap hari, namun tidak pernah ada petugas yang melarang dan atau menegur mereka untuk tidak berjualan pada area sebagaimana dikemukakan di atas. Kami tidak pernah melihat keseriusan petugas untuk mengatur arus lalu lintas.
Berikut lengkap sikap ketua ketua Jalur yang bersikap keluar dari ASKA:
- Mosi tidak percaya kepada Penjabat Walikota Ambon akibat kesemrawutan Kawasan Mardika tidak dapat diminimalisir.
- Kami meminta perhatian serius pemerintah kota Ambon kembali menata Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana mestinya. Hal ini karena berpengaruh pada kuantitas penumpang. Keberadaan PKL di pinggiran terminal memberikan dampak positif terhadap pendapatan para sopir angkot, dalam hal ini penumpang banyak dan stabil. Justru jika PKL di pinggiran terminal Mardika ditiadakan, dipastikan penumpang akan kurang berkunjung ke Mardika.
- Sopir angkot dan para ketua-ketua trayek mendukung pemerintah kota Ambon melanjutkan pembangunan Lapak PKL Mardika di pinggiran terminal dengan pertimbangan sebagaimana point pertama.
- Kami mendesak pemerintah memberikan ketegasan kepada pedagang yang berjualan di tengah-tengah areal terminal Mardika yang pada dasarnya telah diijinkan oleh pemerintah kota Ambon dari pukul 18.00. WIT-Selesai, hal ini berkaitan dengan kemacetan di waktu sore hari. Ketegasan pemerintah itu dapat berupa sangsi kepada pedagang yang melanggar kesepakatan waktu yang ditentukan bersama pemerintah kota Ambon, Pengemudi Angkutan Kota dan Pedagang.
- Pedagang tengah terminal bila perlu ditiadakan atau dibubarkan agar tidak adanya ketersinggungan para sopir angkutan kota atau menambah pekerjaan rumah untuk pemerintah kota Ambon.
- Kami memandang sikap ketua ASKA terhadap adanya lapak PKL itu berlebihan dan terkesan dipolarisasi oleh kepentingan politik. Sikap ketua ASKA menolak pembangunan lapak tidak secara organisatoris. Sikap itu bersifat personal bukan kesepakatan atau hasil rapat besar organisasi
Masalah Transportasi Online :
- Masalah transportasi online, dalam hal ini peneyedia jasa aplikator Maxim yang merupakan wewenang pemerintah melalui dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kami menilai bahwa Dishub provinsi Maluku tidak bijaksana dalam menyelesaikan persoalan tarif yang telah menjadi keresahan dan merugikan kami sopir angkot (Jasa transportasi konvensional) secara keseluruhan. Dalam hal ini, kami menduga adanya perselingkuhan oknum didalamnya dengan penyedia jasa secara yang berdapak buruk pada kami.
- Meminta ketegasan pemerintah melalui dinas Perhubungan provinsi secepatnya mengelurkan pengumuman tarif standar yang dapat mengimbangi keberlangsungan kami angkutan umum (Jasa transportasi konvensional) dalam kota.
- Mengecam sikap ketua Dewan Pengurus Lengkap (DPL) Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASKA) yang mana tidak focus menyelesaikan masalah jasa transportasi online yang jadi hal utama ditengah gempuran tecnologi, malah bersikap terhadap PKL yang kita tahu sendiri sarat kepentingan politik.
Berdasarkan point-perpoint tuntutan sikap yang telah dipaparkan diatas, para ketua- ketua jalur berserta para Sopir Angkot meminta dengan tegas perhatian dan atensi semua pihak. Terutama pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan serta DPRD kota Ambon maupun provinsi Maluku.
Untuk diketahui, sejumlah ketua jalur Angkot yang menyatakan sikapnya keluar dari ASKA kota Ambon tersebut yakni, Jalur Laha membawahi 4 jalur yang dikoordinatori atau diketuai oleh Fredik, Ketua Jalur Passo yang memabawahi 10 jalur oleh Ishak Pelemonia, Jalur Stain membawahi 6 jalur oleh Kasim Anna, jalur Tantui oleh Zaenuddin, dan Talake oleh La Anne.*** CNI-04