Tual, CakraNEWS.ID– Di saat masyarakat Indonesia merayakan Bulan Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan dan semangat kebangsaan, sejumlah pensiunan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara justru mengaku belum merasakan “kemerdekaan” dari ketidakpastian ekonomi.
Hingga saat ini, Jumat (21/08) gaji pensiun yang biasanya diterima pada awal bulan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) belum juga cair.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pensiunan yang selama ini mengandalkan dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan hingga biaya kesehatan.
Salah seorang pensiunan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku telah beberapa kali mendatangi Kantor Pos untuk menanyakan pencairan gaji pensiun.
Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yakni dana belum tersedia.
“Saya sudah bolak-balik ke Kantor Pos, tetapi petugas bilang uangnya belum ada. Kami hanya bisa menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Menurutnya, selama bertahun-tahun pembayaran gaji pensiun berjalan normal dan diterima pada tanggal 1 hingga 4 setiap bulan. Namun pada bulan ini, keterlambatan terjadi tanpa adanya informasi resmi yang diterima para pensiunan.
Diketahui, sejak tahun 2019 BTN aktif menawarkan fasilitas kredit kepada para penerima pensiun di wilayah Maluku Tenggara.
Banyak pensiunan kemudian menjadi nasabah kredit BTN dan menerima pembayaran pensiun melalui bank tersebut.
Namun setelah kantor BTN di Maluku Tenggara ditutup dan pelayanan dipusatkan di Ambon pada tahun 2023, sebagian pembayaran dana pensiun dititipkan melalui Kantor Pos. Akibatnya, para pensiunan kini bergantung pada informasi yang diterima dari Kantor Pos terkait pencairan dana mereka.
Sham Kei, keluarga salah satu nasabah pensiunan, menyayangkan belum adanya penjelasan resmi dari pihak BTN terkait keterlambatan tersebut.
“Kasihan mereka. Sebagian besar sudah lanjut usia dan sangat bergantung pada dana pensiun untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya lancar, tetapi bulan ini sampai sekarang belum cair,” kata Sham Kei.
Ia juga mengkritik minimnya komunikasi dari BTN kepada para nasabah maupun kepada Kantor Pos yang menjadi tempat penyaluran dana pensiun.
“Yang membuat para pensiunan semakin bingung adalah tidak adanya konfirmasi dari BTN kepada Kantor Pos terkait keterlambatan ini. Akibatnya, para lansia terus datang menanyakan hak mereka, sementara petugas Kantor Pos juga tidak memiliki informasi yang bisa disampaikan,” ujarnya.
Menurut Sham Kei, situasi tersebut sangat ironis karena terjadi tepat pada Bulan Kemerdekaan, ketika pemerintah dan masyarakat sedang merayakan perjuangan serta pengabdian para generasi terdahulu.
“Di Bulan Kemerdekaan ini, para pensiunan justru belum merdeka dari ketidakpastian. Mereka yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara kini harus menunggu hak mereka tanpa kejelasan. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Keterlambatan pencairan gaji pensiun tersebut memicu kritik terhadap pelayanan BTN, terutama menyangkut aspek komunikasi dan tanggung jawab kepada para nasabah pensiunan yang selama ini telah mempercayakan pengelolaan dana pensiun dan fasilitas kredit mereka kepada bank tersebut.
Para pensiunan dan keluarga nasabah mendesak manajemen BTN untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait penyebab keterlambatan, sekaligus memastikan hak para penerima pensiun segera dibayarkan.
Mereka berharap BTN tidak hanya fokus pada pelayanan administrasi dan kredit, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap para pensiunan yang selama ini menjadi bagian penting dari basis nasabah bank tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BTN terkait penyebab keterlambatan pencairan gaji pensiun bagi penerima manfaat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.***