Ambon, Maluku– Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon turut ambil bagian dalam Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Binaan di LPKA Tahun 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mulai Rabu (6/8) hingga Jumat (8/8) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun draf kurikulum pendidikan kontekstual yang adaptif dan inklusif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).
Kegiatan yang diikuti oleh 26 Kepala LPKA se-Indonesia ini juga melibatkan Satuan Pendidikan Nonformal mitra LPKA (SKB/PKBM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta lembaga swadaya masyarakat.
LPKA Ambon sendiri diwakili oleh Kasi Pembinaan, Astrid Fifi Handayani, yang hadir menggantikan Kepala LPKA Ambon.
Menurut Astrid, kehadiran LPKA Ambon dalam kegiatan ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen dalam menghadirkan layanan pendidikan berkualitas bagi Anak Binaan.
“Kami berharap melalui kurikulum khusus ini, pendidikan di LPKA tidak lagi bersifat generik, tapi benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Anak Binaan di Ambon,” ungkap Astrid.
Sementara itu, Kepala LPKA Ambon, Kurniawan Wawondos, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyusun kurikulum yang berdampak langsung pada masa depan ABH.
“Kami di LPKA Ambon sangat mendukung langkah strategis ini. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal membangun arah hidup baru bagi Anak Binaan. Kurikulum ini harus bisa menjadi jembatan perubahan,” tegas Kurniawan.
Mengangkat tema Pendidikan Berkualitas, Harapan Baru Anak Binaan, kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen dan kapasitas LPKA dan mitra pendidikan untuk memperluas implementasi Kurikulum Khusus Pendidikan ABH.
Kurikulum yang telah diujicobakan pada tujuh LPKA di tahun 2024 dengan hasil positif ini, akan mulai diterapkan secara lebih luas pada 26 LPKA lainnya, termasuk LPKA Ambon.
Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yulius Sahruzah, menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap anak, termasuk ABH.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan kurikulum ini bukan hanya tugas teknis, tapi misi kemanusiaan yang menyentuh masa depan.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kemendikdasmen dan Kementerian HAM, yang memberikan arahan kebijakan, penguatan teknis, serta pendampingan penyusunan kurikulum.
Para peserta juga diarahkan untuk menyusun draf kurikulum masing-masing yang kontekstual, berbasis potensi lokal dan karakteristik Anak Binaan di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lahir kurikulum khusus yang lebih relevan, partisipatif, serta mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan partisipasi belajar Anak Binaan, khususnya di LPKA Ambon.
Komitmen kuat LPKA Ambon juga tercermin dari langkah-langkah sinergis yang terus dijalin bersama mitra pendidikan di wilayah Maluku.
“LPKA adalah tempat pemulihan, bukan sekadar tempat pembinaan. Kurikulum ini adalah pondasi agar Anak Binaan bisa bangkit, belajar, dan kembali berdaya di tengah masyarakat,” pungkas Kurniawan.***