Ambon, CakraNEWS.ID– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (31/7), menuntut penonaktifan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath (AV), atas dugaan penistaan agama.
Aksi yang dimulai pukul 11.45 WIT tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan Sahrul Soulissa dan Mahmud Bahta.
Massa aksi membawa satu unit mobil pikap, dilengkapi dengan sound system dan sejumlah atribut organisasi, termasuk bendera HMI dan KAMMI.
Terpantau, aparat kepolisian bersama Satpol PP Provinsi Maluku tampak melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi demonstrasi.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai pernyataan Abdullah Vanath telah berulang kali melukai perasaan umat Muslim di Maluku.
Mereka menyebut pernyataan tersebut sarat unsur penistaan agama dan hingga kini belum ada langkah tegas dari aparat penegak hukum.
Menurut massa aksi, ini bukan kali pertama Vanath mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mereka menuding sikap diam pemerintah dan aparat hukum terhadap persoalan ini menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama:
- Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Abdullah Vanath dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku.
- Meminta Polda Maluku menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
- Mendesak pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang telah dilayangkan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) pada 29 Juli 2025.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan melanjutkan pelaporan resmi kepada kepolisian sebagai respons atas sikap pasif pemerintah daerah terhadap persoalan ini.
Dalam orasi-orasinya, massa juga melontarkan kritik terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, yang dinilai kurang responsif terhadap isu-isu keagamaan yang sensitif di tengah masyarakat majemuk.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Mapolda Maluku dengan tuntutan serupa, yakni mendesak pemeriksaan hukum terhadap Abdullah Vanath.
Pernyataan Wakil Gubernur tersebut sebelumnya juga mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, yang menyerukan agar pejabat publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di tengah masyarakat yang plural.
Demonstrasi berakhir pada pukul 13.30 WIT dalam kondisi aman dan tertib, dengan pengawalan dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.***