Site icon Cakra News

Membangun Desa dengan Integritas, Langkah Inspektorat SBB Tuai Dukungan

Piru, CakraNEWS.ID– Kepala Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Djohan Adam Makatita, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah tegas Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam melakukan pembekuan pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2025 terhadap desa-desa yang belum memenuhi kewajiban keuangan dan administratif.

Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (18/06), Makatita menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa.

“Kami memandang langkah ini bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai dorongan positif agar setiap pemerintah desa, termasuk kami sendiri, semakin tertib dan transparan dalam mengelola dana desa,” ujar Makatita.

Menurutnya, kehadiran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mitra strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan dana desa agar lebih akuntabel dan jauh dari praktik yang merugikan masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk penyelesaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pelunasan kewajiban pajak, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat.

“Kami di Kelang Asaude berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelaporan dan penyelesaian kewajiban keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan kepada masyarakat desa,” tambahnya.

Makatita berharap langkah pembekuan dana ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh kepala desa untuk memperkuat budaya administrasi yang jujur, tertib, dan profesional.

Ia juga menyambut baik komitmen dari 26 kepala desa lainnya yang telah menandatangani pernyataan penyelesaian kewajiban, dan percaya bahwa ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

“Ke depan, kami berharap adanya peningkatan pendampingan teknis dan bimbingan dari pihak Inspektorat, agar setiap desa dapat lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan anggaran secara efisien dan sesuai aturan,” tutup Makatita.***

Exit mobile version