Bula, CakraNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Inspektorat Daerah bekerja sama dengan Universitas Pattimura Ambon menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Balai Pertemuan Negeri Kilmoy, Kecamatan Tutuk Tolu, pada Sabtu (10/5/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan sebagai upaya nyata dalam memperkuat integritas pemerintahan daerah.
Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang merupakan akademisi ternama dari Universitas Pattimura. Di antara mereka adalah Prof. Dr. Merry Tjoanda, S.H., Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., Prof. Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum., Prof. Dr. Barzah Latupono, S.H., M.H., Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H., serta Dr. Iqbal Taufik, S.H., M.H. Kehadiran para pakar ini menunjukkan komitmen dunia akademik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi melalui sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten SBT, Ahmad Quadry Amahoru, yang dibacakan oleh Kepala Inspektorat Daerah, M. Iksan Keliwooy. Dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas secara kolektif oleh seluruh elemen pemerintahan.
“Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran aparatur pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kabupaten, agar senantiasa mawas diri dan menjauhkan diri dari tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi,” ungkapnya.
Keliwooy juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten SBT terus menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi.
Dikatakannya, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para aparatur pemerintah negeri dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
“Saya berharap kepada seluruh kepala desa, perangkat negeri, serta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan untuk terus menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan,” ujarnya.
Lanjut Keliwooy “Pemerintahan desa harus hadir sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus pelayan masyarakat yang transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Peserta sosialisasi berasal dari berbagai unsur pemerintahan desa dan kecamatan, yakni para raja negeri, kepala pemerintah negeri/negari administratif, penjabat negeri administratif, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA), serta perangkat negeri/negeri administratif dari Kecamatan Tutuk Tolu, Kian Darat, dan Siri Taun Wida Timur.
Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada pemaparan teori, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai regulasi, potensi risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, serta strategi pengawasan yang efektif. Diharapkan, setelah kegiatan ini, para peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good governance dan bersih clean government.***CNI-02