Ambon, CakraNEWS.ID — Pemerintah Kota Ambon kembali menerima dukungan penting dalam memperkuat kapasitas penanggulangan bencana.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Komisi VIII DPR-RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menyalurkan bantuan satu unit mobil tangki air untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon.
Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian Kunjungan Reses Komisi VIII DPR-RI di Provinsi Maluku, yang berlangsung pada Kamis (11/12/2025) di Kantor Gubernur Maluku.
Hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa bantuan mobil tangki air merupakan fasilitas vital dalam upaya pemerintah menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat, terutama saat terjadi bencana.
“Dengan adanya bantuan ini, pemerintah dapat memasok air bersih kepada masyarakat yang terdampak bencana. Atas nama Pemerintah Kota Ambon, kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi VIII DPR-RI, khususnya anggota DPR asal Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, serta BNPB yang telah merespons usulan kami dalam memperkuat ketangguhan bencana,” ujar Wattimena.
Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat (Pempus).
Menurutnya, Kota Ambon termasuk dalam daftar kota rawan bencana secara nasional, sehingga berbagai fasilitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon cepat sangat dibutuhkan.
“Apalagi Pemkot Ambon di tahun ini telah menyelenggarakan Layanan Darurat Call Center 112, sehingga setiap waktu kami membutuhkan mobilisasi BPBD dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana,” katanya.
Selain armada mobil tangki air, Wattimena juga berharap adanya perluasan dukungan dari Pempus, terutama terkait penambahan peralatan kebencanaan, penyediaan logistik darurat, hingga dukungan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Ambon.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi VIII DPR-RI, H. Abdul Wachid, menjelaskan bahwa agenda reses pihaknya ke Provinsi Maluku bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap berbagai isu strategis, meliputi bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kebencanaan.
Wachid menegaskan bahwa setiap masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program dan kebutuhan daerah dalam hal kebencanaan serta pelayanan sosial benar-benar terakomodir dengan baik,” ungkapnya.***CNI-06