Maluku,CakraNEWS.ID-Pemerintah provinsi maluku mengelar Penilaian Kenerja Dan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung lantai 5 Hotel manise, Selasa ( 02/08/22). Agenda itu langsung dihadiri Ketua TP- PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi.
Dalam sambutannya, Widya menjelaskan, sejak 2019 dikukuhkan menjadi duta Perangi stunting hingga tahun 2022 ini sudah sebelas kabupaten dan kota yang didatangi.
“Saya beserta tim yang terdiri dari Kapala Bappeda, dan beberapa dinas terkait kami selalu datang untuk bersama sama melihat permasalahan di masing masing kabupaten Kota,” akuinya.
Dari sebelas kabupaten kota ini kata dia, ada beberapa kabupaten di 2019 hingga 2021 ada 7 yang melaksanakan 8 kontroversi dan diantara-nya adalah, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Ambon. Sebanyak 7 kabupaten yang progres menjadi kebanggaan tersendiri.
“Kami senang terimaksih kepada pemerintah daerah yang selama ini saya bersama Tim dan dinas terkait kami turun di beberapa kabupaten karena kami benar benar disambut,” akuinya.
Oleh Karenanya akan dikuatkan lagi dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
“Jadi tangung jawab saya sebagai duta Perangi stunting sejak saya di kukuhkan, saya sudah berjanji dengan Dinkes dan pemerintah daerah saya tidak hanya jadi duta dutaan saja, saya ingin kita bersama sama membuat program bersama turut bersama karena permasalahan stunting ini perlu kita atasi bersama,” ungkapnya
Perihal stunting di Maluku, dirinya mengajak semua stacke holder mengambil bagian. Bukan saja dirinya sebagai duta stunting saja yang bekerja.
“Saya sangat Yakin kebersamaan pemerintah daerah kabupaten kabupaten dan provinsi yang sudah sama sama bergandeng tangan kita sama sama tahu bahwa Pak jokowi mengharapkan di 2024 pervaliasni stanting menjadi 14 persen walaupun kita masih di 28 persen pastinya bukan.kita bicara sulit untuk mencapai 14 persen kita harus yakin. Dan optimis mungkin insya allah provinsi maluku bisa 20 persen,” jelasnya.
Diwaktu yang sama sekertaris Maluku Sadli Le menjelaskan, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.
“Sehubungan dengan kegiatan di hari ini ada berapa hal yang ingin saya sampaikan pencegahan stanting penting di lakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak indonesia dari resiko terhambat nya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal,” jelasnya.
Lanjut dijabarkan, pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan sinergitas lintas sektor dan di perlukan intervensi perhatian dan kehadiran pemrintah daerah di tengah masyarkat untuk memberikan asistensi sediakan afokasi kepada masyarkat serta penyelarasan penyelenggaraan penganggaran pelaksanaan dan pemantauan.
“Stunting merupakan salah satu program prioritas Nasional penanganan di tuntut ada koordinasi antar sektor dan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat provinsi kabupaten Kota ,dunia usaha masyarkat umum dan lainnya,” ujarnya
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah pemerintah Provinsi melakukan penilaian kinerja stunting ke kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan 8 aksi Konvergensi penurunan stanting pada 7 kabupaten lokus di Provinsi Maluku tahun 2019- 2021. Yang mana Meliputi aksi analis situasi, rencana kegiatan rembuk stanting peraturan bupati Walikota tentang kewenangan desa.
“Dan kami menghimbau kepada pemerintah daerah kabupaten Kota agar terus mendorong kecepatan penurunan stanting di daerah melaui berbagi intervensi program dan kegiatan baik secara spesifik maupun sensitif Sehingga target kinerja preferensi stanting yang telah di tetapkan dapat tercapai,” tandasnya.*CNI-04
