Ambon, CakraNEWS.ID– Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maluku menunjukkan tren penguatan organisasi di bawah kepemimpinan Ketua DPW PSI Maluku, Ricky Jauwerissa.
Hal itu ditandai dengan bergabungnya sembilan tokoh lokal dari berbagai kabupaten/kota di Maluku yang resmi menjadi kader PSI.
Penguatan partai tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) PSI Maluku yang digelar di Ambon, Jumat (10/7/2026).
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya konsolidasi organisasi sekaligus persiapan menghadapi agenda politik menuju Pemilu 2029.
Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional, Danik Eka Rahmaningtiyas, mengatakan kehadiran sembilan tokoh lokal tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat struktur dan memperluas pengaruh PSI hingga ke tingkat akar rumput.
“Sudah ada sembilan tokoh yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Kehadiran mereka menjadi penguat PSI, bukan hanya dari sisi struktur organisasi, tetapi juga melalui figur-figur lokal yang diharapkan mampu membawa PSI berkembang hingga ke tingkat grassroot,” kata Danik kepada wartawan usai Rakorwilsus.
Menurutnya, bergabungnya sejumlah tokoh daerah tidak terlepas dari kepemimpinan baru PSI Maluku yang dinilai mampu membangun komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.
Danik menilai kemampuan membangun jejaring dan komunikasi politik menjadi faktor penting dalam memperbesar kekuatan partai di daerah.
“Kalau komandannya tidak kuat dan tidak mampu membangun komunikasi dengan baik, tentu akan sulit menarik tokoh-tokoh potensial. Kehadiran ketua wilayah yang baru ini justru mempermudah perkembangan PSI, khususnya di Maluku,” ujarnya.
Ia juga memastikan pergantian kepemimpinan di tubuh DPW PSI Maluku tidak menimbulkan persoalan internal maupun mengganggu jalannya organisasi partai.
Menurut Danik, seluruh struktur partai mulai dari tingkat wilayah hingga daerah tetap berjalan normal dan terus melakukan konsolidasi. Bahkan, perubahan kepemimpinan tersebut dinilai menjadi energi baru bagi pertumbuhan PSI di Maluku.
“Pergantian ini tidak menimbulkan persoalan di struktur. Evaluasi memang selalu berjalan dan tidak berdampak terhadap kepengurusan di tingkat wilayah maupun daerah.”
“Seluruh DPD dan DPC yang sudah terbentuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan ini justru menjadi napas segar bagi pertumbuhan dan perkembangan PSI di Maluku,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PSI Maluku, Ricky Jauwerissa, menegaskan PSI merupakan rumah politik yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia maupun latar belakang.
Ia mengajak para tokoh masyarakat, tokoh senior, generasi muda, serta berbagai elemen lainnya untuk bersama-sama membangun partai dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“PSI Maluku terbuka. Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku yang ingin bergabung, silakan. Mau tua ataupun muda, kami persilakan. Jangan menganggap PSI hanya partai anak muda,” kata Ricky.
Menurutnya, pengalaman dan masukan dari para tokoh senior sangat dibutuhkan untuk memperkuat arah perjuangan partai ke depan.
“Kami membutuhkan bimbingan dari para senior. Harapannya mereka bisa bergabung dan bersama-sama berpolitik dengan tujuan melayani serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menghadapi Pemilu 2029, PSI Maluku menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif di seluruh kabupaten/kota di Maluku. Target utama yang ingin dicapai adalah terbentuknya fraksi utuh PSI di 11 DPRD kabupaten/kota.
“Target politik kami pada 2029 adalah mempertahankan kursi yang sudah ada dan terus berkembang di 11 kabupaten/kota sehingga PSI dapat memiliki fraksi utuh,” tegas Ricky.
Selain memperkuat basis politik, PSI Maluku juga tengah mempercepat proses verifikasi Dewan Pimpinan Ranting dan Desa (DPRT) sesuai arahan DPP. Proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan.
Ricky menjelaskan, proses administrasi partai sempat mengalami penyesuaian menyusul perubahan identitas PSI dari logo mawar menjadi logo gajah. Perubahan itu berdampak pada pembaruan dokumen organisasi dan penerbitan surat keputusan kepengurusan.
“Perubahan logo dari mawar ke gajah turut memengaruhi penerbitan SK. Sistem administrasi partai juga menyesuaikan dengan mekanisme Sipol sehingga seluruh SK harus diperbarui.
Jadi bukan karena ada pergantian Ketua Wilayah lalu ada pengurus yang keluar atau menarik diri. Sama sekali tidak. Ini murni karena perubahan logo yang membutuhkan penyesuaian administrasi,” pungkasnya.***