Bula, CakraNEWS.ID – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Partai Demokrat, Rafly Lahmady, melaksanakan Reses Ketiga Masa Sidang Tahun 2025 di wilayah daerah pemilihannya (Dapil III), yang meliputi Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, dan Wakate.
Kegiatan reses tersebut dipusatkan di Desa Persiapan Kelurat, Kecamatan Pulau Gorom, pada Sabtu (27/12/2025). Reses ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Desa Persiapan Kelurat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala dusun, pemuda dan pemudi, serta masyarakat setempat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis, di mana masyarakat secara langsung menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan kepada wakil rakyat yang mereka pilih.
Dalam sambutannya, Rafly Lahmady menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat Desa Persiapan Kelurat, khususnya kepada para pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat.
Ia menegaskan bahwa raihan 86 suara dari masyarakat Kelurat menjadi bagian penting yang menghantarkannya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten SBT.
“Kepercayaan ini adalah hasil kerja keras tim, termasuk delapan calon dari Partai Demokrat. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Partai Demokrat untuk mewakili mereka di DPRD Kabupaten SBT,” ujar Rafly.
Ia menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas kedewanan yang dilaksanakan di luar gedung DPRD, dengan tujuan utama menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, sementara pelaksanaan pembangunan berada di tangan pihak eksekutif.
“Tugas kami di DPRD adalah mengawasi dan memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, reses ini menjadi ruang penting untuk mendengar langsung suara rakyat,” jelasnya.
Terkait status Desa Persiapan Kelurat dan desa persiapan lainnya di Pulau Manawoku, Rafly menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan penetapan status desa persiapan menjadi desa definitif.
Lahmady menyebutkan, terdapat 18 desa persiapan di Kabupaten SBT, termasuk tujuh desa di Pulau Manawoku, yang telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD untuk segera dipercepat proses administratifnya.
“Jika desa-desa ini sudah definitif, maka ke depan Pulau Manawoku sangat memungkinkan untuk dimekarkan menjadi kecamatan. Ini harus kita perjuangkan bersama,” tegas Rafly.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan lingkar Manawoku yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Rafly berharap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam menangani persoalan akses jalan di wilayah tersebut.
Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat. Salah satunya datang dari sektor pendidikan keagamaan. Muhammad Amin Keluy, salah satu guru, mengusulkan agar Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah tersebut dapat diusulkan untuk dinegerikan, mengingat keterbatasan yang dihadapi, termasuk dalam pengangkatan guru PPPK di bawah Kementerian Agama.
Menanggapi hal tersebut, Rafly menyampaikan bahwa sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memang memiliki mekanisme tersendiri. Namun demikian, sebagai wakil rakyat ia berkomitmen untuk melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan mengundang pihak Kementerian Agama untuk membahas persoalan tersebut.
Isu lain yang turut dibahas adalah terkait hutan lindung dan tata ruang wilayah. Rafly menegaskan bahwa DPRD terus melakukan pengawasan ketat, mengingat hingga kini Kabupaten SBT belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang definitif.
Ia menekankan pentingnya kejelasan batas antara kawasan hutan lindung dan wilayah kelola masyarakat guna mencegah konflik lahan.
“Kami sudah mendorong agar persoalan ini segera dituntaskan, dan saya akan terus mengawal masalah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmanudin Rumatiga selaku Kepala Pemuda Desa Persiapan Kelurat menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan sarana pendukung kegiatan kepemudaan. Ia mengusulkan bantuan berupa tenda berukuran 30 hingga 40 meter, tambahan kursi sekitar 150 unit, serta perlengkapan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Rafly menyatakan belum dapat memberikan janji pasti, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Namun ia berharap, jika kondisi fiskal daerah membaik, aspirasi tersebut dapat dibicarakan dan direalisasikan secara bertahap.
Aspirasi lainnya juga datang dari bidang keagamaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan. Masyarakat mengusulkan bantuan perlengkapan voli dan kostum olahraga, Al-Qur’an dan kitab Barzanji untuk kegiatan keagamaan, serta perlengkapan rumah tangga seperti gelas, piring, dan hiasan bendera untuk kegiatan perempuan.
Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian terhadap jembatan lintas pemakaman yang dinilai sudah tidak layak dan perlu segera diperbaiki.
Di bidang pendidikan anak usia dini, Srinan Keli, staf PAUD Islam Yagunaya, menyampaikan bahwa PAUD di Desa Persiapan Kelurat masih aktif, namun menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Saat ini, PAUD tersebut masih menyewa bangunan dengan biaya sekitar Rp3 juta per tahun dan kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran.
Menutup kegiatan reses, Rafly Lahmady menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dijadikan bahan rekomendasi untuk dibahas di DPRD Kabupaten SBT.
Sebagai Wakil Rakyat dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan berbagai persoalan, khususnya di bidang pendidikan dan infrastruktur, agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
“Apa yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD. Ini akan kami perjuangkan dan rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya.*CNI-01