Jakarta, CakraNEWS.ID — Pencegahan terorisme tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan. Penguatan ketahanan masyarakat, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, serta keterlibatan berbagai elemen sosial dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme.
Pandangan tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Forum tersebut diikuti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari berbagai daerah di Indonesia.
FKPT Maluku dalam kegiatan itu diwakili Sekretaris FKPT Maluku, Firda Bin Yusuf, yang hadir mewakili Ketua FKPT Maluku, Ruslan Afandi. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 001/SP/FKPT-MAL/X/2026 yang ditandatangani Ketua FKPT Maluku Ruslan Afandi.
Monev menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program FKPT sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan kebutuhan penguatan pencegahan terorisme di daerah.
Pertemuan juga menjadi ruang koordinasi antara FKPT dan BNPT dalam merumuskan langkah pencegahan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan FKPT berkoordinasi Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT RI.
Sejumlah agenda dibahas, antara lain capaian program, kendala di lapangan, penguatan stabilitas wilayah, moderasi beragama, wawasan kebangsaan dan edukasi masyarakat.
Sekretaris FKPT Maluku, Firda Bin Yusuf, mengatakan pendekatan keamanan tetap memiliki peran dalam penanggulangan terorisme. Namun, menurut dia, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pendekatan pencegahan yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.
“Pencegahan terorisme tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Ketahanan masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan, wawasan kebangsaan, moderasi beragama dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” kata Firda.
Menurut Firda, masyarakat memiliki posisi penting sebagai benteng awal dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara konsisten melalui edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami keberagaman, menyaring informasi, serta mengenali berbagai narasi yang berpotensi mendorong radikalisme.
“Yang kita bangun adalah daya tangkal masyarakat. Ketika masyarakat memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, menghargai keberagaman dan mampu menyaring informasi, maka ruang bagi berkembangnya paham radikal akan semakin kecil,” ujarnya.
Firda juga menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan karakter wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya dan agama yang beragam. Kearifan lokal dan nilai-nilai kebersamaan, menurut dia, dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
“Maluku memiliki keberagaman dan kearifan lokal yang merupakan kekuatan. Nilai-nilai tersebut perlu terus dirawat dan diperkuat dalam membangun ketahanan masyarakat,” kata Firda.
Ia mengatakan FKPT Maluku akan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat dan komunitas. Sinergi lintas sektor diperlukan agar pencegahan terorisme tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaan program BNPT periode Januari hingga Juli 2026, wilayah Maluku dan Papua turut menjadi perhatian, khususnya dalam konteks penguatan ketahanan sosial dan keterlibatan masyarakat. Kondisi geografis dan karakter masyarakat di wilayah tersebut menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan program pencegahan.
Bagi FKPT Maluku, kegiatan Monev juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Evaluasi program diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan pada periode berikutnya.
Firda menegaskan FKPT Maluku akan terus mendukung agenda BNPT dalam membangun masyarakat yang memiliki daya tangkal terhadap paham radikal dan terorisme.
“Pencegahan adalah kerja bersama. FKPT Maluku akan terus mengambil bagian dalam membangun masyarakat yang tangguh, toleran, memiliki wawasan kebangsaan dan mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman,” ujarnya.
Kegiatan Monev Triwulan III Tahun Anggaran 2026 selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian koordinasi nasional FKPT sebelum agenda audiensi bersama Kepala BNPT RI. Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, FKPT dan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial serta mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme.***