Ambon, CakraNEWS.ID– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat di Kantor Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (3/9/2026). Program bantuan tersebut menyasar 265.900 penerima manfaat di Provinsi Maluku dengan total alokasi sebanyak 7.977 ton beras yang disalurkan melalui Perum Bulog.
Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan kepada sejumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), pengemudi ojek online, serta anak yatim piatu di Kota Ambon. Penyaluran bantuan merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bantuan pangan yang disalurkan di Maluku merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan duafa.
“Ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memberikan perhatian dan membantu masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk masyarakat kurang mampu dan kelompok duafa,” ujar Ahmad.
Ia menjelaskan, dari total penerima manfaat di Maluku, Kota Ambon tercatat memiliki 25.383 penerima dengan total bantuan mencapai 761,49 ton beras. Sementara di Desa Wayame terdapat 349 penerima manfaat dengan alokasi bantuan sekitar 10,47 ton beras.
Untuk wilayah Kecamatan Teluk Ambon, jumlah penerima manfaat mencapai 3.538 orang dengan total bantuan sebanyak 106,14 ton beras.
Menurut Ahmad, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Di tengah upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional, perlindungan terhadap masyarakat yang rentan juga menjadi perhatian utama.
“Kewajiban pemerintah adalah membantu rakyatnya. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan pangan masyarakat,” kata Zulkifli.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Namun di sisi lain, kenaikan harga gabah yang menguntungkan petani juga perlu diimbangi dengan bantuan kepada masyarakat yang tidak memiliki produksi beras sendiri.
“Tidak semua masyarakat memproduksi padi. Ada yang harus membeli beras. Kalau harganya tinggi, tentu mereka yang tidak memiliki produksi sendiri akan merasakan dampaknya,” ujarnya.
Zulkifli mengatakan bantuan pangan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan alokasi 10 kilogram beras per penerima manfaat setiap bulan. Untuk mempermudah distribusi dan menekan biaya penyaluran, bantuan tiga bulan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram per penerima.
“Bantuan itu sebenarnya tetap 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, hanya diberikan sekaligus agar lebih efisien dan tidak merepotkan masyarakat,” katanya.
Selain program bantuan pangan, pemerintah juga terus melanjutkan berbagai program perlindungan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Ke depan, pemerintah berharap berbagai bantuan sosial dapat disalurkan melalui koperasi desa yang sedang dikembangkan. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara lebih mudah melalui pemerintah desa.
Selain menjadi pusat penyaluran bantuan sosial, koperasi desa juga diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.***