Piru, CakraNEWS.ID — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten SBB atas kemampuan menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah di berbagai wilayah, Minggu (23/08).
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DPC GMNI SBB, Ozy Tubaka, menyusul penjelasan Inspektorat Kabupaten SBB yang menyatakan kondisi fiskal dan keuangan daerah masih dalam keadaan sehat serta mampu memenuhi berbagai kewajiban pemerintah hingga akhir tahun 2026.
Menurut Ozy, kemampuan Pemerintah Kabupaten SBB dalam memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai paruh waktu, hingga berbagai kewajiban daerah lainnya merupakan indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik.
“DPC GMNI SBB mengapresiasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Kewajiban pemerintah dapat dipenuhi, pelayanan publik tetap berjalan, dan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan secara rutin tanpa membebani daerah dengan akumulasi utang baru,” kata Ozy Tubaka, Sabtu (22/8).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara.
Menurut Ozy, kemampuan fiskal yang sehat juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika hak ASN, PPPK, dan tenaga paruh waktu dapat dipenuhi secara tepat waktu, maka roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
GMNI SBB juga mencatat langkah Pemerintah Kabupaten SBB dalam menyelesaikan berbagai kewajiban masa lalu, termasuk utang pihak ketiga yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Upaya penyelesaian kewajiban tersebut dinilai sebagai bagian dari langkah konsolidasi keuangan daerah yang patut diapresiasi.
“Keberhasilan mengendalikan keuangan daerah bukan hanya soal menjaga kas daerah tetap aman, tetapi juga memastikan seluruh kewajiban pemerintah dapat diselesaikan secara bertanggung jawab. Ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ozy menambahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten SBB tidak hanya mampu mengalokasikan pembayaran TPP ASN hingga Desember 2026, tetapi juga telah menyiapkan anggaran gaji PPPK, tenaga paruh waktu, Alokasi Dana Desa (ADD), BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kewajiban lainnya dalam struktur APBD tahun berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih cukup terjaga untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
GMNI SBB menilai capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten SBB di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Asri Arman yang terus berupaya melakukan penataan keuangan daerah secara lebih terukur dan bertanggung jawab.
“Ketika daerah mampu menjaga keseimbangan antara pembayaran kewajiban, penyelesaian utang, dan pembiayaan program pembangunan, maka itu menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kami melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini berada pada arah yang tepat,” katanya.
DPC GMNI SBB berharap kondisi fiskal yang sehat tersebut dapat terus dipertahankan serta dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Saka Mese Nusa.
“Kami berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus diperkuat agar ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Stabilitas keuangan daerah harus menjadi modal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Ozy.***