Piru, CakraNEWS.ID– DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendorong pemerintah daerah menggandeng Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan akses jalan yang menghubungkan Taniwel–Buria–Riring–Manusa–Rambatu–Rumberu hingga Kairatu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan perencanaan teknis pembangunan jalan lintas kawasan yang berpotensi membuka konektivitas wilayah pegunungan, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ketua Karteker DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret agar kebutuhan akses jalan yang menghubungkan kawasan produksi pertanian dengan pusat pemasaran tidak berhenti sebagai wacana pembangunan.
Menurut dia, kawasan Taniwel Gunung, termasuk wilayah Lohia Sapalewa, memiliki potensi hasil bumi yang perlu didukung infrastruktur transportasi memadai. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperluas akses pasar petani sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian masyarakat.
“Kami mendorong konektivitas kawasan itu dibuka. Peningkatan ekonomi masyarakat Taniwel, khususnya di kawasan pegunungan, harus menjadi perhatian. Dengan akses yang memadai, rantai pasok pangan dan hasil bumi bisa lebih bernilai serta berkesinambungan,” kata Kaisuku.
Ia menegaskan, penyusunan DED perlu menjadi tahapan awal yang diprioritaskan pemerintah daerah dengan melibatkan BPJN dan instansi teknis terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengkaji kelayakan teknis, kondisi geografis, trase jalan, kebutuhan konstruksi, serta estimasi anggaran pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.
Kaisuku meminta Pemerintah Kabupaten SBB segera memastikan apakah dokumen perencanaan teknis ruas Taniwel–Buria–Riring–Manusa–Rambatu–Rumberu–Kairatu telah tersedia. Jika belum, pemerintah diminta mengambil inisiatif untuk memulai penyusunan DED melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Sebaliknya, jika dokumen perencanaan telah tersedia, pemerintah diharapkan mempercepat tahapan lanjutan dan menyiapkan usulan pembangunan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau DED-nya belum ada, segera disusun dan disiapkan untuk diusulkan. Tetapi kalau gambaran perencanaannya sudah ada, jangan berhenti di atas kertas. Percepat tahapan berikutnya agar pembukaan akses jalan ini bisa direalisasikan,” ujarnya.
Menurut Kaisuku, pelibatan BPJN penting untuk membangun komunikasi teknis sejak tahap perencanaan, terutama dalam mengidentifikasi kemungkinan dukungan sesuai status dan kewenangan penanganan jalan. Pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan kementerian terkait agar kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan melalui skema pendanaan yang sesuai.
Bagi KNPI SBB, jalan lintas tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai sarana mobilitas penduduk, tetapi juga berpotensi menjadi penghubung ekonomi antara kawasan penghasil pertanian dan pusat perdagangan. Akses yang memadai dapat membantu petani membawa hasil panen ke pasar dengan lebih efisien, mengurangi hambatan distribusi, dan memperluas jangkauan pemasaran.
Keterbatasan akses transportasi dapat meningkatkan biaya angkut dan memperpanjang waktu pengiriman. Kondisi ini berpotensi mengurangi keuntungan petani, khususnya bagi komoditas yang membutuhkan distribusi cepat untuk mempertahankan kualitas dan nilai jual.
Sebaliknya, konektivitas yang baik dapat membuka peluang tumbuhnya kegiatan ekonomi pendukung, seperti jasa angkutan, perdagangan hasil bumi, serta pengolahan produk pertanian. Dengan demikian, pembangunan jalan diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
KNPI SBB menilai penguatan akses dari Taniwel Gunung menuju Kairatu juga relevan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan. Potensi produksi pertanian perlu ditopang sistem distribusi yang efektif agar hasil bumi masyarakat dapat menjangkau pasar secara berkelanjutan.
Karena itu, Kaisuku mendorong agar perencanaan pembangunan turut memperhatikan potensi komoditas unggulan, kebutuhan transportasi petani, kondisi medan, dan titik-titik pemasaran. Perencanaan yang terukur dinilai menjadi dasar penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan lapangan serta kemampuan pembiayaan pemerintah.
KNPI SBB berharap pemerintah daerah tidak menunda langkah koordinasi dengan BPJN dan instansi terkait. Kepastian penyusunan DED akan menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan pembangunan jalan lintas tersebut secara lebih terarah.
“Jangan biarkan potensi pertanian masyarakat terhambat karena persoalan akses. Jika perencanaannya belum ada, segera mulai dengan melibatkan instansi teknis terkait. Jika sudah tersedia, percepat tindak lanjutnya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah konkret agar hasil pertanian dapat menjangkau pasar dengan lebih mudah,” kata Kaisuku.