Ambon, CakraNEWS.ID – Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, menegaskan pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala sekolah dan bendahara di Kota Ambon.
Menurut Wattimena, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pembekalan kepada para aparatur sekolah, bukan untuk membenarkan kesalahan, melainkan agar mereka memahami aturan dan terhindar dari persoalan hukum.
“Dana BOS harus dikelola dengan baik, sebab tujuannya adalah menjawab ketimpangan, meningkatkan indeks literasi generasi muda, sekaligus mendorong kualitas pendidikan di Ambon. Kami ingin semua kepala sekolah dan bendahara memahami aturan, sehingga tidak terjerat masalah hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Drs. F. Taso, M.Si, menjelaskan bahwa Bimtek ini melibatkan kepala sekolah dan bendahara SD maupun SMP. Para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) yang memberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi pajak terbaru.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan Kejaksaan Negeri Ambon dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan penguatan mengenai aspek hukum dan pengawasan keuangan sekolah. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota juga meluncurkan Program “Jaga Sekolah”, sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana pendidikan.
“Kami berharap setelah Bimtek ini, seluruh kepala sekolah dan bendahara memiliki pemahaman yang sama tentang tata kelola keuangan sekolah. Tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bagaimana dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Taso.
Bimtek ini akan dilanjutkan dengan pemantauan dan pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah oleh instansi terkait. Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS bukan hanya soal kewajiban administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap peserta didik dan masyarakat.***