Bula, CakraNEWS.ID – Fenomena banjir rob kembali melanda Desa Salagor Air, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, pada Rabu (30/4/2025). Ini merupakan kejadian kedua dalam tahun ini, setelah sebelumnya banjir serupa terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Ketua Pemuda Desa Salagor Air, Bambang Rumain, menyebutkan bahwa kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena banjir rob yang biasanya hanya terjadi sekali dalam setahun, kini datang dua kali dalam rentang waktu yang berdekatan.
“Banjir rob memang setia di kampung kami, dan ini sudah yang kedua kalinya tahun ini. Biasanya hanya terjadi sekali,” ujar Bambang melalui keterangannya yang di terima CakraNEWS.ID.
Menurut pantauan di lapangan, ketinggian air mencapai sekitar 45 cm dari permukaan jalan, sehingga memaksa warga menghentikan sebagian besar aktivitas harian mereka.
Atas kejadian tersebut beberapa rumah warga turut terdampak, dan barang-barang berharga harus diamankan ke tempat yang lebih tinggi agar tidak rusak terendam air.
Dampak banjir ini juga terasa hingga ke kegiatan keagamaan. Dua rumah yang difungsikan sebagai Tempat Pengajian Al-Qur’an (TPA) ikut terendam. Anak-anak yang biasanya mengaji pada sore hari kini harus menunggu hingga air surut untuk kembali beraktivitas.
“Kami sebagai pemuda dan warga masyarakat Desa Salagor Air berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBT. Kami butuh program fisik yang konkret untuk mengatasi kondisi banjir rob yang terus berulang ini,” tambah Bambang.
Ia menegaskan bahwa banjir rob bukan hanya soal genangan air, tetapi juga mengganggu ketenteraman sosial, pendidikan agama anak-anak, serta produktivitas masyarakat secara umum.
Oleh sebab itu, kata Bambang penanganan jangka panjang seperti pembangunan tanggul, peninggian badan jalan, atau sistem drainase yang memadai sangat dibutuhkan.
Banjir rob menjadi fenomena rutin di pesisir Maluku, namun meningkatnya frekuensi dan dampaknya di Desa Salagor Air menunjukkan perlunya langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
“Jika tidak ditanggulangi segera, dikhawatirkan dampak sosial dan ekonomi akan semakin meluas,” tutupnya.***CNI-06
