Ambon, CakraNEWS.ID– Langit Ambon pagi itu tampak bersahaja. Rintik hujan seolah menjadi saksi lahirnya sebuah sejarah baru dari bumi Maluku, launching perdana ekspor hasil hutan bukan kayu berupa kopal damar dan rempah-rempah (pala) dari kelompok usaha perhutanan sosial ke pasar internasional.
Dua kontainer besar dilepas, satu berisi 30 ton damar menuju India, dan satu lagi 15 ton pala menuju Cina via Surabaya.
Pelepasan ekspor ditandai secara simbolis dengan penyiraman air kelapa pada peti kemas. Sebelum itu, Gubernur, Hendrik Lewerissa, menyerahkan langsung dokumen ekspor, karantina, dan NP kepada Kepala PSA sebagai tanda sahnya transaksi internasional tersebut.
Rinciannya, ekspor damar berasal dari LPH Desa Rambatu 9 ton, KTH Tawena Siwa 6 ton, LPH Desa Morella 6 ton, dan KTH Sorebang 9 ton. Sementara ekspor pala dihimpun dari masyarakat hukum adat Negeri Hutumuri 5 ton, LPH Desa Morella 3 ton, dan kawasan hutan Pulau Ambon 7 ton.
Ekspor ini juga menyerap tenaga kerja lokal, masing-masing 105 orang pada sektor damar dan 60 orang pada sektor pala.
“Pelepasan ekspor hasil hutan berupa damar dan pala yang berasal dari persetujuan perhutanan sosial ke berbagai negara ke Cina dan India adalah pencapaian luar biasa, bukti nyata kerja keras, dedikasi, dan sinergi kita semua,” tegas Gubernur dalam sambutan penuh optimisme.
Dijelaskan, Maluku memiliki luas kawasan hutan mencapai 3,9 juta hektar atau 84% dari luas daratan, sebagian besar merupakan tanah ulayat masyarakat adat. Kekayaan hasil hutan kayu maupun non-kayu seperti damar, pala, cengkeh, gaharu, rotan, dan aren, selama ini menjadi pilar penting dalam menopang ekonomi dan peradaban Maluku.
“Jika dikelola dengan bijak melalui skema perhutanan sosial, hasil hutan ini akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Maluku untuk menjadikan data dan legalitas sebagai dasar setiap langkah pembangunan, demi terwujudnya “Transformasi Maluku Maju, Adil, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.”
Sekjen Kehutanan Mahfudz, M.P., yang mewakili Menteri Kehutanan, menegaskan ekspor perdana ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan dan kelestarian hutan harus berjalan beriringan. Perhutanan sosial bukan hanya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga solusi adaptif menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan,” tegasnya.
Ia memaparkan, secara nasional Kementerian Kehutanan telah menerbitkan lebih dari 8,3 juta hektar perhutanan sosial yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga. Di Maluku sendiri, terdapat 171 unit SK perhutanan sosial dengan luas 240 ribu hektar, melibatkan 33 ribu KK, dan membentuk 533 kelompok usaha. Nilai transaksi ekonomi program ini di Maluku pada tahun 2025 saja sudah mencapai Rp3,85 miliar.
Ekspor perdana damar dan pala ini bukan sekadar transaksi dagang, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi Maluku. Produk-produk berbasis masyarakat ini membuktikan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar konsep, melainkan gerakan nyata yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi sekaligus.
“Maluku sejak lama dikenal sebagai kepulauan rempah dunia. Dengan ekspor hari ini, Maluku tidak hanya mempertegas identitas sejarahnya, tetapi juga menatap masa depan sebagai pusat pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat,” kata Mahfudz.
Acara pelepasan ekspor ditutup dengan harapan besar: semoga momentum ini menjadi titik awal bagi Maluku untuk semakin kuat berdiri di panggung perdagangan internasional, sekaligus menjaga hutan tetap hijau demi generasi yang akan datang.***