Ambon, CakraNEWS.ID – Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPDI) resmi menandai kehadirannya di Provinsi Maluku dengan menggelar deklarasi kepengurusan wilayah pada Sabtu (23/8/2025) di Kota Ambon.
Momentum bersejarah ini mengusung tema “Pelabuhan Ambon Terpadu dan Masa Depan Maluku”, yang sekaligus menegaskan arah gerakan YPDI dalam mendorong transformasi sosial, politik, dan ekonomi di daerah berjuluk “Seribu Pulau” tersebut.
Acara deklarasi berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh sejumlah masyarakat, aktivis, dan perwakilan generasi muda Maluku. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap gerakan kolektif yang digagas YPDI untuk membawa perubahan nyata di Maluku, khususnya melalui penguatan infrastruktur maritim dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Ketua Wilayah YPDI Maluku, Mohdar Fotty, dalam menegaskan bahwa yayasan hadir bukan sekadar sebagai organisasi, tetapi sebagai ruang kolaborasi dan advokasi yang terbuka untuk semua kalangan.
Ia menilai, pembangunan Maluku membutuhkan pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan hanya objek pembangunan.
“Pelabuhan Ambon adalah jantung ekonomi Maluku. Jika dikelola secara terpadu dengan visi masa depan, ia bisa menjadi pusat perdagangan, konektivitas maritim, sekaligus pintu masuk kemakmuran bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.
Lanjutnya, “YPDI berkomitmen mengawal agenda ini agar tidak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan rakyat,” ujar Mohdar Fotty di hadapan peserta deklarasi.
Lebih jauh, Mohdar menjelaskan bahwa deklarasi YPDI Maluku membawa sejumlah agenda prioritas. Pertama, menjadikan YPDI sebagai pusat gerakan transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai spiritual, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, pendidikan kritis, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sementara Kedua, mendorong pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu yang tidak hanya berorientasi pada skala besar, tetapi juga terhubung dengan sektor perikanan, perdagangan lokal, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Selain itu, YPDI juga menegaskan peran strategisnya sebagai pengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha lokal yang selama ini sering terpinggirkan dari arus pembangunan.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Maluku tidak hanya berhenti pada simbol atau proyek fisik, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tambah Mohdar.
Deklarasi ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat Maluku untuk membangun kesadaran kolektif bahwa masa depan daerah tidak ditentukan oleh retorika politik semata, melainkan oleh kolaborasi nyata lintas sektor. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan, Maluku diyakini dapat tampil sebagai poros ekonomi maritim nasional bila dikelola dengan visi dan strategi yang tepat.
Mohdar secara kelembagaan menegaskan tekadnya untuk menjadi wadah perjuangan yang konsisten, berdiri di garda depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Maluku.
Tak hanya itu, pria perawakan Kabupaten Seram Bagian Timur itu menuturkan YPDI ingin memastikan bahwa potensi besar yang dimiliki daerah benar-benar memberi manfaat luas, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit.
“Deklarasi ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang. Maluku punya potensi besar, dan kami ingin memastikan potensi itu benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan hanya segelintir elit,” tegas Mohdar Fotty menutup pernyataannya.***CNI-01
