Ambon, CakraNEWS.ID— Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menegaskan tidak ada ruang kompromi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ketat dilakukan sejak hulu hingga hilir demi memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman, sehat, dan layak.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Yan Aslian Noor, saat kegiatan Coffee Morning di Cafe View Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/12/2025).
Menurut dr. Yan, sejak MBG mulai dijalankan di Maluku, Dinkes langsung turun tangan sebagai garda terdepan pengawasan, bersinergi dengan TNI, Balai POM, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh langsung aspek teknis di lapangan.
“Dari sisi kesehatan, kami bertanggung jawab penuh. Mulai dari keamanan pangan, kepatuhan SOP, hingga penerbitan sertifikat kelayakan dapur dan layanan gizi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 69 Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di Provinsi Maluku. Namun, baru 16 SPG yang dinyatakan layak beroperasi setelah melewati pemeriksaan ketat sesuai standar kesehatan.
Proses sertifikasi, lanjut dr. Yan, mengacu pada kebijakan penyederhanaan pemerintah pusat dengan tiga syarat utama, yakni surat permohonan, pemenuhan standar operasional, serta hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan dan pangan. Meski demikian, tidak sedikit SPG yang harus menjalani pemeriksaan ulang karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.
“Masih ada temuan seperti indikasi cemaran kuman. Kami minta dilakukan perbaikan. Ini bukan untuk mempersulit, tapi demi keselamatan anak-anak kita,” ujarnya lugas.
Pengawasan MBG di Maluku, kata dia, dilakukan secara terintegrasi dan berlapis, sehingga tidak ada celah pembiaran. Setiap tahapan, mulai dari dapur produksi hingga distribusi makanan ke sekolah, menjadi perhatian serius.
Lebih jauh, dr. Yan menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan program strategis kesehatan yang berperan besar dalam menekan angka stunting, meningkatkan status gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil.
“Kualitas makanan adalah harga mati. Jika tidak aman dan sehat, tujuan besar MBG akan gagal,” katanya.
Ia juga mengakui tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi pekerjaan tersendiri, terutama dalam distribusi bahan pangan dan pengawasan layanan gizi. Namun, melalui koordinasi lintas sektor, tantangan tersebut diyakini dapat diatasi.
“Kami optimistis, dengan pengawasan ketat dan komitmen bersama, MBG di Maluku bisa berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya.***
