Piru, CakraNEWS.ID– Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Puskesmas Inamosol kembali mencuat setelah muncul dugaan manipulasi data yang merugikan sejumlah tenaga honorer lama.
Ketua Bidang Kebijakan Publik GAMKI Kabupaten Seram Bagian Barat, Elthon Ahiyate, menilai kebijakan Kepala Puskesmas Inamosol tidak berpihak pada para honorer yang telah lama mengabdi.
Ia menduga, ada rekayasa data dalam daftar usulan PPPK sehingga muncul nama-nama baru yang sebelumnya tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honorer hingga 2023.
“Ini sangat tidak adil. Ada honorer yang sudah bertahun-tahun bekerja, tapi justru hak mereka disingkirkan. Tiba-tiba muncul nama-nama baru yang langsung diusulkan. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” tegas Elthon.
Sejumlah tenaga honorer kata Elthon mengaku kecewa atas kondisi tersebut. Dia memastikan GAMKI SBB akan membawa persoalan ini langsung ke Bupati SBB dan siap menggelar aksi besar-besaran jika laporan masyarakat diabaikan.
“Kami akan kawal masalah ini sampai selesai. Jika terbukti ada rekayasa, maka Kepala Puskesmas Inamosol harus dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya,” tegasnya.
GAMKI SBB juga meminta Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik nepotisme tersebut. Menurut Elthon, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan banyak pihak.
“Jangan biarkan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi diperlakukan semena-mena. Aparat harus mengusut tuntas kasus ini agar keadilan benar-benar hadir bagi mereka yang berhak,” pungkasnya.***
