Ambon, CakraNEWS.ID— Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku menegaskan dukungan terhadap pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di Pulau Ambon.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku, Gemelita Pattiradjawane, pada Senin (02/03), merespons dinamika perdebatan publik terkait arah pembangunan infrastruktur strategis di Maluku.
Gemelita yang akrab disapa Ita menegaskan, dari perspektif dunia usaha, pembangunan MIP di Ambon bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi strategis transformasi ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan.
“Pembangunan MIP di Ambon bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan fondasi strategis bagi transformasi ekonomi Maluku yang berciri provinsi kepulauan,” ujarnya.
Menurutnya, Ambon memiliki kesiapan infrastruktur dan ekosistem ekonomi yang lebih matang untuk mendukung wilayah lain yang sedang berkembang. Selama ini, Pulau Ambon telah menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan Seram, Buru, Kei, Aru hingga Tanimbar.
Arus barang masuk dan keluar Maluku sebagian besar terkonsolidasi di Ambon sebelum didistribusikan kembali ke wilayah kepulauan lainnya.
“Pulau Ambon secara faktual sudah menjadi hub logistik alami Maluku dan juga ekonomi nasional di Indonesia Timur. MIP adalah infrastruktur utama yang akan memperkuat fungsi tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi,” kata Ita.
Ia juga menilai langkah Gubernur Maluku dalam memproyeksikan pembangunan MIP ke Pulau Ambon bukan asal-asalan, melainkan melalui kajian yang dilakukan oleh tim yang berkompeten.
BPD HIPMI Maluku, lanjut Ita, meyakini komitmen Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa yang saat ini fokus mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai bentuk afirmasi bagi daerah kepulauan dengan karakteristik berbeda dari wilayah daratan.
“Kami mendukung penuh pembangunan MIP melalui kebijakan Gubernur Maluku serta memastikan bahwa pengusaha lokal akan menjadi lokomotif utama dalam peluang ekonomi yang akan muncul. Bagi kami, pembangunan MIP di Ambon adalah hal yang tepat demi kepentingan bersama masyarakat Maluku,” tegas ketua PD Tunas Indonesia Raya provinsi Maluku itu.
Secara terpisah, Ketua Bidang VI Maritim, Kelautan dan Perikanan BPD HIPMI Maluku, M. Sahril Salamena, menyampaikan bahwa organisasi dibawah kepemimpinan Muhammad Reza Mony sebagai Ketum HIPMI Maluku telah bersepakat mengawal agenda penting pemerintah daerah, termasuk mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan.
Komitmen itu juga ditegaskan dalam Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI di Makassar pada 14–16 Februari 2026 serta forum nasional usaha lainnya.
Menurut Sahril, Maluku menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan tingginya biaya logistik akibat jarak antarpulau yang jauh sehingga distribusi barang kurang efisien dan berdampak langsung pada biaya operasional dunia usaha.
“Dengan hadirnya kebijakan afirmatif seperti Undang-Undang Kepulauan serta program prioritas Gubernur Maluku, Maluku Integrated Port, kami yakin harapan akan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja serta kemandirian fiskal daerah dapat terwujud,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi logistik akan menurunkan biaya distribusi, mempercepat arus barang, serta meningkatkan daya saing pengusaha lokal, sekaligus memposisikan Maluku sebagai pemain utama di pasar nasional maupun internasional.
Sahril juga menekankan bahwa sektor perikanan akan menjadi fokus utama pembangunan provinsi.
Selama ini, hasil perikanan Maluku masih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum optimal.
“MIP di Ambon dapat menjadi infrastruktur kunci untuk mendukung hilirisasi perikanan melalui sistem logistik yang lebih efisien. Hasil tangkapan dari berbagai wilayah kepulauan dapat dikonsolidasikan, diolah, dan didistribusikan secara lebih optimal,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut akan membuka peluang industri pengolahan perikanan serta memperluas akses pasar nasional dan internasional bagi pengusaha lokal Maluku.
Sementara itu, Ketua Bidang X BPD HIPMI Maluku, Alan Lohy, menilai pembangunan MIP juga menjadi infrastruktur pendukung penting bagi pengembangan Blok Masela, salah satu proyek energi strategis nasional di kawasan timur Indonesia.
Ia menjelaskan proyek tersebut diperkirakan menciptakan aktivitas ekonomi berskala besar, termasuk kebutuhan logistik, distribusi material, dan sektor pendukung lainnya.
Ambon dinilai memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi untuk menopang aktivitas tersebut.
“Maluku tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya. Kita harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memberi nilai tambah bagi daerah,” tegas Lohy.
BPD HIPMI Maluku juga berharap adanya penguatan peran daerah dalam pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar manfaat ekonomi sumber daya laut lebih dirasakan masyarakat Maluku.
Selama ini, rezim pengelolaan berbasis WPP dinilai belum sepenuhnya adil, padahal kontribusi sektor perikanan tangkap Maluku terhadap PDRB nasional mencapai hampir 30 persen.***
