Bula, CakraNEWS.ID – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menjadi sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT, Jasali Keliwar, secara tegas mendesak Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan evaluasi serius terhadap proses pemberkasan peserta seleksi PPPK, yang dinilai sarat masalah.
Dalam keterangannya kepada awak media, pada Selasa (13/5/2025), Jasali menyampaikan keprihatinannya atas dugaan masuknya peserta seleksi yang bukan berasal dari tenaga honorer resmi.
Keliwar menilai, jika temuan ini benar adanya, maka hal tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi, tetapi juga mencoreng integritas proses seleksi itu sendiri.
“Saya menegaskan harus ada telaah dari pemerintah daerah, baik melalui BKD, terkait berkas tes PPPK. Harus dikoreksi secara baik-baik,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua II DPRD SBT itu, banyak peserta seleksi yang lulus pada tahap pemberkasan justru diduga tidak memenuhi syarat dasar sebagai tenaga honorer yang telah aktif bekerja minimal dua tahun.
Kondisi ini, katanya, membuat banyak tenaga honorer asli yang telah lama mengabdi merasa dirugikan, lantaran tidak lulus dalam proses seleksi yang seharusnya berpihak pada mereka.
“Kasihan, adik-adik, anak-anak kita yang sudah cukup lama mengabdikan diri. Tetapi setelah ikut seleksi, tidak lulus, bahkan tumbang di tahap pemberkasan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia pun mengingatkan BKD agar tidak gegabah dalam menerima data peserta tanpa verifikasi yang mendalam. Keliwar menegaskan pentingnya akurasi dan keabsahan data untuk memastikan hanya tenaga honorer yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat mengikuti seleksi PPPK.
“Jangan sekali-sekali kita mengangkat tenaga honorer siluman. Harus punya data yang jelas dan akurat,” tegasnya lagi.
Politisi vokal dari Dapil II SBT itu juga meminta agar Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena tidak menutup mata terhadap persoalan ini.
Menurutnya, keberpihakan terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi harus menjadi prioritas utama dalam proses seleksi PPPK.
“Sebagai wakil rakyat, saya meminta kepada pemerintah daerah agar jeli melihat masalah ini, terutama BKD SBT. Jangan sampai masalah ini menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” tandasnya.
Keliwar juga mengingatkan bahwa integritas proses rekrutmen ASN, termasuk PPPK, adalah salah satu indikator utama kinerja pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dia berharap, Pemerintah Kabupaten SBT tidak hanya mendengarkan aspirasi rakyat, tetapi juga segera mengambil langkah korektif sebelum kepercayaan publik kian terkikis.**CNI-06
