Ambon, CakraNEWS.ID– Kasus dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 tahun 2020–2021 di Kabupaten Maluku Tenggara kembali mencuat. Nilai indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp56 miliar, namun hingga kini kasus tersebut seakan “dipeti-eskan” karena tidak pernah muncul dalam berkas perkara Polda Maluku.
Publik pun bertanya-tanya, apakah penyidikannya sudah dihentikan (SP3) atau justru sengaja dibiarkan tanpa kejelasan.
Aktivis Maluku Tenggara, Jumri Rahantoknam, Rabu (10/09) menegaskan penanganan hukum di daerah ini sarat ketertutupan.
“Publik berhak tahu sejauh mana perkembangan kasus COVID-19. Dugaan korupsi Rp56 miliar itu seperti hilang tanpa bekas. Tidak ada transparansi dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Rahantoknam menilai, hampir semua perkara yang menyeret nama Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun (MTH), selalu mandek.
Mulai dari dugaan tindak asusila, pembangunan Land Mark bekas Pasar Ohoijang Langgur, proyek lesehan di Watdek, pembangunan perpustakaan daerah, hingga RS Elat yang bermasalah soal AMDAL dan tata ruang.
“Kasus masker, Jamkesda, sampai pembayaran honor tenaga medis RSUD Karel Satsuitubun juga hilang begitu saja. Masyarakat bertanya-tanya, apakah aparat hukum sudah tidak berdaya? Atau ada kekuatan besar di belakang Bupati sehingga kebal hukum?” tegasnya.
Rahantoknam kemudian menyinggung pergantian Kapolda Maluku yang baru, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, sebagai momentum penegakan hukum yang lebih tegas.
“Kapolda baru harus tunjukkan ketegasan. Jangan ada kesan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” desaknya.
Sebelumnya, Rahantoknam pernah dilaporkan oleh Bupati MTH terkait unggahan di media sosial soal dugaan korupsi COVID-19. Dirinya sempat ditahan dengan tuduhan pencemaran nama baik, tetapi tetap konsisten bersuara.
Aksi demonstrasi mendesak penuntasan kasus ini juga kembali digelar di depan Polda Maluku pada 1 September lalu, setelah sebelumnya berlangsung serentak di Jakarta dan sejumlah daerah pada Agustus. ***
