Piru, CakraNEWS.ID– Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengkritik kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanganan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat, khususnya di Dusun Tatinang, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang.
Fungsionaris DPD KNPI SBB, Ozy Al Imran Tubaka, menilai krisis air bersih yang masih dialami warga menunjukkan belum optimalnya respons OPD dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi nyata atas persoalan tersebut.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. OPD teknis harus lebih responsif dan tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut tanpa penanganan serius,” ujar Tubaka, Sabtu (28/3).
Ia juga mengingatkan agar setiap laporan yang disampaikan oleh OPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai laporan hanya sekadar formalitas. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata, bukan laporan yang tidak sesuai dengan fakta,” tegasnya.
Tubaka menambahkan, kondisi warga yang masih mengandalkan air hujan untuk konsumsi, bahkan harus menyeberang ke dusun lain saat musim kemarau, menjadi bukti lemahnya penanganan serta koordinasi lintas OPD.
KNPI SBB juga mendorong Bupati Seram Bagian Barat untuk memperkuat pengawasan serta mempertegas instruksi kepada seluruh OPD agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap ada ketegasan dari Bupati agar seluruh OPD dapat bekerja maksimal dan benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan dasar warga,” katanya.
Selain itu, KNPI SBB menilai penting adanya evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di sisi lain, KNPI SBB menegaskan komitmennya untuk terus membersamai pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab KNPI sebagai agent of change sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“KNPI siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah, mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Tubaka.***
