Ambon, CakraNEWS.ID– Komisi III Sidang Sinode ke-39 GPM, bahas Pola Induk Pelayanan (PIP) Dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP). Menurut Ketua Komisi III, Pdt. Herman Reinhard Tupan dokumen setebal 400 halaman harus dibahas dengan teliti karena menyangkut hajat hidup masyarakat atau jemaat GPM.
Tupan akui pembahasan PIP dan RIPP telah dimulai pembahasan sejak 2022 lalu dalam Sidang MPL. Mengingat keduanya memiliki dokumen yang sangat tebal sekitar 400 halaman, maka pembahasan dimulai dengan hal-hal strategis.
Pembahasan 13 isu strategis yaitu Isu : Pengembangan pendidikan formal gereja dan pendidikan teologi bagi jemaat; Peningkatan kapasitas pelayan; Penguatan ketahanan spiritual keluarga; Optimalisasi Gerakan Keluarga Menanam, Melaut, dan Memasarkan; Penguatan kelembagaan gereja; Pemberdayaan teologi dan pembinaan umat; Harmonisasi program dengan isu global; Peningkatan infrastruktur pelayanan; Pelayanan interdenominasi dan lintas iman; Pengembangan sumber daya manusia pelayan; Sistem keuangan dan pendanaan pelayanan yang berkelanjutan; Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; Pengembangan riset dan data untuk perencanaan.
Dia mengakui hal ini adalah konsep perencanaan pelayanan gereja yang menjadi pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan yang dimiliki oleh gereja yang kemudian akan diterjemahkan secara terstruktur dalam bentuk rencana pengembangan pelayanan tingkat Sinode, tingkat Klasis dan juga tingkat Jemaat.
Dirinya harap pembahasan dilakukan secara maskimal dan serius karena akan jadi panduan GPM 10 tahun kedepan.
Sementara itu, Komisi III diketuai Pdt. H. R. Tupan, Wakil Ketua Pnt. E.W Talakua, Sekertaris Pdt. M Takaria serta Pendamping Pdt. R Rahabeat.***
