Ambon, CakraNEWS.ID– Pemerintah daerah menegaskan bahwa moda transportasi laut masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mobilitas Ambon–Namlea, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan pedagang.
“Melihat kondisi saat ini, transportasi udara belum menjadi pilihan yang realistis bagi sebagian besar masyarakat, khususnya para pedagang kecil yang sering melakukan perjalanan pulang-pergi antara Ambon dan Namlea. Transportasi laut dengan berbagai moda seperti kapal cepat, kapal feri, dan kapal putih yang lebih besar menjadi solusi yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat,” ujar seorang pejabat daerah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dalam menggunakan transportasi udara dan memanfaatkan moda laut yang tersedia demi alasan keamanan dan efisiensi biaya.
“Kami menyarankan masyarakat menggunakan kapal putih atau feri yang lebih besar sebagai alternatif sementara,” tambahnya.
Reformasi Birokrasi dan Kabinet Daerah
Terkait reformasi birokrasi, pejabat tersebut menyatakan bahwa perubahan struktur pemerintahan adalah bagian dari proses yang juga terjadi di tingkat nasional.
“Perombakan bukan sesuatu yang negatif. Di daerah, kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dalam 100 hari ke depan, kami pastikan akan ada perombakan kabinet sesuai dengan struktur pemerintahan daerah yang baru,” jelasnya.
Perkembangan Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih
Mengenai pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah menyampaikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi, termasuk permasalahan lahan yang sebelumnya menjadi kendala.
“Kami sudah memiliki lahan seluas 4 hektar dan telah melakukan koordinasi dengan pemilik lahan serta pihak pertanahan. Total area kini mencapai 7 hektar dan proses pengukuran telah dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, pengembangan Koperasi Merah Putih telah mencapai 100% dari target awal.
“Seluruh desa kini telah memiliki Koperasi Merah Putih lengkap dengan akta notaris. Ini penting karena ada dana yang akan masuk, dan koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa,” ungkapnya.
Penertiban Gunung Botak dan Legalitas Koperasi
Pemerintah juga akan menggelar rapat bersama Gubernur pada tanggal 7 Juli terkait dengan penertiban aktivitas di kawasan Gunung Botak.
Penertiban ini termasuk memastikan legalitas dan kesiapan koperasi yang akan beroperasi di kawasan tersebut.
“Kami akan melihat kelengkapan administrasi dan perizinan. Jika 10 koperasi yang terdaftar belum memiliki lahan, maka akan kami pertanyakan kelayakannya. Koperasi harus punya tempat operasional, karena koperasi adalah bentuk badan usaha masyarakat, bukan milik negara. Tidak mungkin sebuah koperasi beroperasi tanpa lahan yang jelas,” pungkasnya.***
