Ambon, CakraNEWS.ID— Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pemenuhan kewajiban kepada ASN dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam konteks pembayaran TPP, pemerintah harus memastikan setiap tahapan dilakukan secara cermat, sesuai kemampuan fiskal dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah memahami bahwa TPP merupakan bagian penting dari kesejahteraan ASN.
Namun pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan berbagai program prioritas tetap berjalan.
Karena itu, penyelesaian TPP harus dilakukan dengan perhitungan yang matang.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memilih pendekatan yang realistis: tidak memberikan janji yang belum dapat dipastikan, tetapi memastikan proses penyelesaian terus berjalan.
Prinsipnya adalah hak ASN diperhatikan, kesehatan fiskal daerah dijaga, dan pelayanan publik tetap berjalan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap persoalan TPP dapat diselesaikan tanpa menciptakan persoalan keuangan baru bagi daerah.***