Bula, CakraNEWS.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ahmad Q. Amahoru mewakili Bupati Fachri Husni Alkatiri secara resmi membuka kegiatan Manajemen Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Perairan Seram Timur Provinsi Maluku. Acara berlangsung di Hotel Mutia, Kota Bula, pada Jumat (29/8/2025).
Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Cite Manager GEF-6 CFI, Yayasan EcoNusa, Tunas Bahari Maluku, dan WWF Indonesia. Fokus utama kegiatan adalah melakukan fasilitasi penetapan kawasan konservasi daerah baru di Wilayah WPP 715, khususnya di Kabupaten SBT.
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah SBT, perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Maluku, pihak penyelenggara, serta berbagai undangan dari unsur terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Ahmad Q. Amahoru menegaskan bahwa Kabupaten SBT dianugerahi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa. Potensi ini, katanya, bukan hanya menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat, tetapi juga merupakan warisan ekologi dan budaya yang harus dijaga bersama.
“Wilayah kita memiliki terumbu karang yang indah, hutan mangrove, serta menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Potensi ini tidak hanya menjadi tumpuan hidup masyarakat, tetapi juga warisan ekologi dan budaya yang wajib kita lestarikan,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran kawasan konservasi di perairan SBT khususnya di wilayah Kecamatan Bula, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kiandarat, dan Siritaun Wida Timur memiliki arti penting. Kawasan ini tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan.
Lebih jauh, Amahoru menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana memastikan upaya konservasi tidak berhenti pada menjaga ekosistem semata, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Partisipasi masyarakat harus terus digerakkan. Alternatif mata pencaharian berbasis pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan perlu dikembangkan. Koordinasi lintas sektor dan kewenangan juga harus diperkuat, serta sumber pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan perlu digali bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah kawasan konservasi ini resmi ditetapkan dan lembaga pengelola mulai bekerja, maka kemitraan yang terjalin diharapkan dapat menjadi instrumen nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak boleh dipahami sebagai upaya pembatasan terhadap aktivitas masyarakat pesisir, melainkan sebagai jaminan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.
“Pengelolaan kawasan konservasi bukanlah upaya membatasi masyarakat, tetapi cara untuk memastikan bahwa sumber daya laut kita tetap tersedia untuk anak cucu kita di masa depan. Jika kita kelola dengan baik, kawasan ini bisa menjadi contoh praktik terbaik pengelolaan laut, tidak hanya di Maluku tetapi juga di tingkat nasional,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Amahoru menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program-program perikanan berkelanjutan di Kabupaten SBT, khususnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, GEF-6 CFI Indonesia, dan Yayasan EcoNusa.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan laut berkelanjutan di daerah kita. Mari kita jaga laut, kita lestarikan sumber daya, kita bangun kemitraan, dan kita wujudkan Seram Bagian Timur sebagai daerah pesisir dan kepulauan yang sejahtera, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkasnya.***CNI-01
