Piru, Maluku– Aksi pemalangan jalan dilakukan warga Negeri Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, pada Kamis (25/09) di ruas Jalan Trans Seram, Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat.
Aksi tersebut terkait penolakan keterlibatan Negeri Eti dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan Batalyon TNI Korem XV/Pattimura.
Masyarakat Kaibobu menegaskan dukungan terhadap pembangunan Batalyon TNI sebagai bagian dari kepentingan nasional dan pertahanan negara.
Namun, mereka menolak proses pembebasan lahan yang dinilai tidak menghargai hak ulayat masyarakat adat Tala Batai.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama TNI meninjau ulang status lahan serta memfasilitasi penyelesaian secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh pihak adat terkait.
Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa pihak kepolisian memahami aspirasi masyarakat, terutama terkait hak tanah adat.
Namun, ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
“Persoalan ini menyangkut agraria dan hak ulayat yang penting bagi masyarakat. Tetapi pemalangan jalan bukan langkah tepat, karena mengganggu kepentingan umum yang menggunakan akses jalan utama,” ujar Kapolres.
Ia menambahkan, Polres SBB telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong penyelesaian melalui musyawarah.
Kapolres berharap semua pihak hadir dalam mediasi guna mencari solusi sesuai hukum yang berlaku, sekaligus tetap menghormati pranata adat.
Lebih lanjut, Kapolres mengapresiasi sikap warga Kaibobu yang akhirnya membuka kembali palang jalan setelah imbauan Forkopimda dan aparat keamanan.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat Negeri Kaibobu yang telah menghentikan aksi secara damai. Ini menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi permasalahan. Mari bersama menjaga stabilitas dan semangat persaudaraan di Bumi Saka Mese Nusa,” tutupnya.***
