Ambon, CakraNEWS.ID– DPD KNPI Maluku menggelar audiensi dengan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, Senin (1/12), membahas pengawalan dana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Pertemuan santai tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi kalangan muda terkait pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran besar tersebut.
Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, menegaskan bahwa dana pinjaman harus benar-benar digunakan bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Ia meminta Komisi III menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, terutama dalam proses pembahasan Ranperda APBD agar skema alokasi tidak menyimpang dari kebutuhan publik.
“Kami berharap Komisi III memastikan anggaran pinjaman Rp1,5 triliun benar-benar diarahkan pada sektor infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Arman.
Ia menambahkan bahwa proyek yang dibiayai dana pinjaman harus bersifat produktif dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah.
Prioritas pembangunan, kata Arman, perlu diarahkan pada infrastruktur yang mendukung aktivitas usaha masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pihaknya menilai bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi harus berdampak pada pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.
“KNPI menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi DPRD Maluku dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Arman.
Merespons penyampaian KNPI, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, menyambut positif partisipasi pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Ia memastikan komitmen Komisi III untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi menjamin pemanfaatan dana pinjaman tepat guna.
“Kami akan memastikan item pembangunan yang dibiayai pinjaman ini memberi hasil nyata bagi masyarakat. Tidak boleh ada proyek yang hanya menghabiskan anggaran tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” kata Alhidayat.
Audiensi tersebut sekaligus memperkuat ruang kolaborasi antara pemuda dan legislatif dalam mengawal agenda pembangunan daerah.
Mereka sepakat pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi dampak ekonomi jangka panjang.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi dan mendorong pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.*
