Lermatang, CakraNEWS.ID– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela akan dipercepat melalui pola pengerjaan secara paralel.
Langkah tersebut dilakukan setelah dimulainya peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026), sebagai upaya mengejar ketertinggalan proyek yang sempat tertunda selama hampir 28 tahun.
Dalam sambutannya pada seremoni groundbreaking, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat proyek-proyek migas strategis yang selama ini belum terealisasi meski telah mengantongi persetujuan pengembangan (Plan of Development/POD).
Menurutnya, Proyek Abadi Masela merupakan salah satu proyek prioritas yang mendapat perhatian langsung dari Presiden. Atas arahan tersebut, Kementerian ESDM bahkan memberikan peringatan kepada operator proyek, Inpex, agar segera merealisasikan investasi yang telah lama tertunda.
“Proyek ini sudah tertunda sejak 1998. Hari ini, berkat arahan Presiden dan sinergi seluruh pihak, Proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting,” ujar Bahlil.
Di sela-sela konferensi pers usai groundbreaking, Bahlil menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan telah dimulai melalui proses tender pembangunan pagar kawasan dan akses jalan menuju lokasi proyek.
Selanjutnya, seluruh infrastruktur utama akan dibangun secara bersamaan agar target penyelesaian dapat dipercepat.
“Begitu sudah groundbreaking, tahap pertama tendernya sudah jalan untuk melakukan lingkar pagar dan jalan,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, strategi pengerjaan secara paralel akan diterapkan pada seluruh fasilitas utama, mulai dari pembangunan area penyimpanan (storage), pelabuhan logistik, kawasan pendukung operasional hingga pembangunan jaringan pipa bawah laut sepanjang sekitar 180 kilometer.
“Sambil itu melakukan paralel dengan membangun storage, pelabuhan, dan kawasan-kawasan pendukung lainnya, termasuk untuk membangun pipa kurang lebih sekitar 180 kilometer di tengah laut,” jelasnya.
Bahlil mengakui pembangunan pipa bawah laut menjadi salah satu pekerjaan paling kompleks karena akan dipasang pada kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah permukaan laut.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah.
“Ini bukan sesuatu yang gampang, ini sesuatu yang berat. Tapi dengan motivasi, kerja sama, dan dukungan dari semua pihak, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama, inilah yang sangat kita butuhkan agar proyek ini bisa kita wujudkan,” katanya.
Selain menegaskan percepatan pembangunan, Bahlil juga memastikan pemerintah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak proyek.
Ia menegaskan kebijakan pemerintah bukan sekadar memberikan ganti rugi atas lahan yang digunakan, melainkan menerapkan konsep ganti untung agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.
Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, dan Inpex terkait penyelesaian hak-hak masyarakat.
“Tanah yang dipakai memang berada di kawasan hutan, tetapi masyarakat sudah mengelolanya secara turun-temurun. Karena itu saya mengambil kebijakan agar masyarakat diberikan ganti untung. Nanti akan kami laporkan dan meminta arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Bahlil menekankan bahwa investasi berskala besar seperti Proyek LNG Abadi Blok Masela tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Investasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tempat investasi berlangsung,” ujarnya.
Dengan dimulainya tahap konstruksi, pemerintah optimistis Proyek LNG Abadi Blok Masela yang bernilai investasi sekitar US$20,95 miliar atau hampir Rp390 triliun tersebut dapat segera memasuki fase pembangunan penuh.
Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong hilirisasi industri berbasis gas, membuka lapangan kerja, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku.***
