Ambon, CakraNEWS.ID– BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kali ini, lembaga tersebut turun langsung ke lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan tokoh adat di Kota Ambon, Maluku, dalam kegiatan dialog bersama para raja negeri—sebutan untuk pemimpin adat di wilayah setempat.
Raja Negeri Hitu Messing, Ali Slamat, mengapresiasi kehadiran BPJS Kesehatan yang menurutnya menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kendala maupun pertanyaan seputar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami senang sekali BPJS Kesehatan bisa datang kemari. Setelah berdiskusi langsung, banyak informasi baru yang menjawab persoalan sehari-hari kami. Misalnya, ternyata peserta tidak perlu membawa fotokopi dokumen saat berobat, tidak ada batasan tiga hari untuk rawat inap, dan tunggakan iuran pun bisa dicicil,” ujar Ali.
Senada dengan itu, Raja Negeri Morela, Fadil Sialana, berharap agar kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti ini terus digencarkan, meski Program JKN telah berjalan lebih dari satu dekade.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, juga mengapresiasi langkah proaktif BPJS Kesehatan yang membuka ruang dialog dengan masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang merasa terbantu dengan layanan BPJS Kesehatan, baik dari sisi pelayanan maupun fasilitas kesehatan.
“Masyarakat merasa puas karena dilayani dengan ramah dan cepat. Namun, tantangan di daerah kepulauan seperti Ambon masih ada, terutama distribusi dokter spesialis yang belum merata serta kendala jaringan komunikasi dan data untuk layanan digital,” kata Hasan.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, menegaskan bahwa pihaknya memahami beragam kondisi geografis dan sosial masyarakat di Indonesia. Karena itu, BPJS Kesehatan berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan pendekatan langsung melalui layanan BPJS Kesehatan Keliling.
“Tidak semua wilayah bisa sepenuhnya mengandalkan layanan digital. Di perkotaan, digitalisasi sangat membantu efisiensi, tapi di daerah dengan keterbatasan sinyal, masyarakat lebih membutuhkan layanan tatap muka. Kami berusaha menyesuaikan agar kebutuhan setiap lapisan masyarakat bisa terakomodasi,” jelas Iqbal.
Iqbal menambahkan, dari hasil kunjungan dan dialog di Ambon, pihaknya juga mencatat isu krusial terkait ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan. Setelah meninjau Puskesmas Benteng dan RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, ia menilai perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri farmasi, dan fasilitas kesehatan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan obat bagi peserta JKN.
“Mengelola Program JKN membutuhkan sinergi banyak pihak, bukan hanya BPJS Kesehatan. Kami sangat menghargai kerja sama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis yang telah bahu-membahu mewujudkan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Ambon dan sekitarnya,” tutup Iqbal.***
