Ambon, CakraNEWS.ID — Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan konektivitas antarpulau melalui pembenahan sektor angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae mengatakan, karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadikan transportasi penyeberangan memiliki peran strategis.
Moda transportasi tersebut tidak lagi sekadar menjadi infrastruktur pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Huwae menyampaikan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan yang diikuti kepala dinas perhubungan kabupaten/kota se-Maluku dan sejumlah pemangku kepentingan di Ambon, Selasa (8/9/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis sektor penyeberangan, termasuk evaluasi lintasan eksisting serta usulan lintasan baru untuk 2027. Pembahasan juga melibatkan unsur Kementerian Perhubungan, ASDP, BPTD Maluku dan PT Panca Karya.
Menurut Huwae, konektivitas yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada transportasi laut dan penyeberangan.
“Saya kira konektivitas yang lancar, aman dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujar Huwae.
Karena itu, penguatan transportasi penyeberangan, kata dia, harus dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi. Aspek keselamatan pelayaran, sinkronisasi trayek perintis, kepatuhan terhadap regulasi hingga keberlanjutan operasional armada perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.
Huwae menilai FGD tersebut memiliki posisi strategis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menjawab persoalan administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Saya berharap diskusi hari ini dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, transparan dan berbasis pada data riil lapangan,” katanya.
Ia menekankan setidaknya tiga aspek yang perlu diperkuat dalam pengembangan transportasi penyeberangan di Maluku, yakni keselamatan dan kualitas pelayanan, konektivitas serta integrasi trayek, dan sinergi antarpemangku kepentingan.
Menurut Huwae, rekomendasi yang lahir dari forum tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Ia tidak ingin hasil pembahasan berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi.
“Usai diskusi tidak boleh berhenti di atas kertas. Tantangan riil di lapangan sedang menanti,” tegasnya.
Tantangan itu mencakup optimalisasi lintasan keperintisan, peningkatan kualitas pelayanan hingga modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan.
Untuk itu, Huwae mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi, mulai dari Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, BUMN hingga BUMD. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan transportasi yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat Maluku.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memiliki perspektif yang kuat dalam semangat membangun negeri, memperkokoh sinergi dan mempertajam kolaborasi,” ujarnya.
Huwae berharap hasil FGD dapat dikawal hingga tahap implementasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan konektivitas, kata dia, harus mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar arus orang dan barang, serta membantu menekan disparitas harga antarpulau.
FGD Bidang Penyeberangan tersebut kemudian ditutup Kepala Bidang Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Maryos Dessy Parera. Forum menghasilkan sejumlah konsep strategis yang akan menjadi bahan dalam penguatan kebijakan transportasi penyeberangan di Maluku. ***
