Ambon, CakraNEWS.ID– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku menggelar Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 di Ambon, Senin (15/9/2025). Acara ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dengan simbolis pemukulan tifa.
Hadir pula jajaran Komisioner Bawaslu RI, KPU, DPR RI, akademisi, pimpinan partai politik, ormas, hingga lembaga pemantau pemilu.
Dalam arahannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa politik uang, khususnya praktik serangan fajar, masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
“Kalau masyarakat masih mau menerima uang Rp300 ribu, itu artinya kita sendiri yang merusak demokrasi. Bukan hanya salah penyelenggara, tapi salah kita semua,” tegas Wattimena.
Ia menekankan pentingnya edukasi politik oleh partai, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat agar rakyat sadar bahwa suara mereka jauh lebih bernilai dibandingkan dengan iming-iming sesaat.
Selain menyoroti masalah politik uang, kegiatan ini juga membahas tantangan pemilu mendatang. Dengan adanya perubahan sistem—di mana pemilu nasional dan pemilu lokal kembali dipisahkan—pemerintah daerah dituntut melakukan persiapan matang, terutama dalam pembenahan data pemilih.
“Pemerintah kota punya peran penting, misalnya melalui dukungan Dukcapil untuk memutakhirkan data pemilih. Semua pihak harus bekerja sama agar pemilu ke depan lebih bersih dan demokratis,” ujar Wattimena.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Maluku, Astuti Usman, menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu maupun KPU. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci agar demokrasi benar-benar berjalan jujur dan adil.
“Pemilu bukan hanya urusan Bawaslu atau KPU. Masyarakat punya peran besar untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan,” tegasnya.***
