Tiakur, CakraNEWS-– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MBD tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Forum ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Simon Dahoklory, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Bupati MBD.
Dalam sambutannya, Simon menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan langkah strategis yang membutuhkan pendekatan berbasis data dan analisis yang sistematis.
Ia menekankan pentingnya dokumen RPJMD sebagai arah kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program kerja selama lima tahun ke depan.
Simon juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah serta para peserta forum untuk memberikan kontribusi aktif dalam proses penyusunan dokumen ini.
Menurutnya, partisipasi seluruh pihak sangat diperlukan agar dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan RPJMD dan RKPD.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus antara lain adalah perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029, yaitu menciptakan MBD yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal pada pulau dan gugusan kepulauan.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan infrastruktur juga menjadi agenda penting yang dibahas.
Forum Konsultasi Publik ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan juga merupakan proses penting dalam menyusun kebijakan dan program kerja Pemerintah Kabupaten MBD agar lebih tepat sasaran, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Sebagai bentuk komitmen bersama, forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh sejumlah perwakilan stakeholder, yaitu Ketua DPRD Kabupaten MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Babar Timur, perwakilan tokoh agama, perwakilan masyarakat, serta Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten MBD.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten MBD menegaskan komitmennya untuk terus membangun daerah secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat.***
