Piru,CakraNEWS.ID-Mercy Christy Barends,ST, Anggota Komisi VII DPR RI. gandeng BPH Migas RI melaksanakan Seminar Umum Diseminasi Informasi BPH Migas di Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) , Kamis (12/10).
Seminar yang di bawakan oleh Komite BPH Migas RI ,Iwan Prasetya Adhi, kepada Masyarakat di Kab SBB peserta berasal dari beberapa kecamatan yang ada di kab SBB.
Iwan Prasetya Adhi. Komite BPH Migas RI, mengucapkan terima kasih kepada Srikandi Maluku, Mercy Barends, yang sudah bekerja sama dengan BPH Migas untuk melaksanakan kegiatan seminar umum Diseminasi Informasi BPH Migas di Maluku Kabupaten Seram Bagian Barat Kota Piru.
“Kehadiran Kami di SBB ini untuk bersama sama berbagi pengetahuan tentang bisnis progres,bagaimana kegiatan pendistribusian pengawasan dan penyediaan tempat tempat Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” ungkap Iwan
Dikatakan, BPH Migas ini mengatur minyak dan Gas Bumi itu diatur dengan UU nomor 22 tahun 2021, yang di pimpin oleh IX Orang Komite BPH Migas, IX orang ini selain di seleksi oleh Pemerintah, juga Tes Inpropertes oleh DPR RI bagian Komisi VII, Ibu Mercy Barends.
“Dan kami dari BPH Migas ini bekerja sama dengan Ibu Mercy Anggota DPR RI bagian Komisi VII, untu sama sama datang ke SBB ini untuk berbagi ilmu tentang BPH Migas, salah satunya mengatur adau memdistrihusikan BBM khususnya BBM yang bersubsidi antara lain Solar subsidi ,Minyak Tanah dan juga Pretalait,” akuinya.
Di tempat yang sama Komisi VII DPR RI, Mercy Christy Barends ST, mengingatkan kepada BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, bahwa satu tetes BBM adalah nafas hidup orang Maluku.
“Kita sebagai pemangku kebijakan salah tulis bahkan, kita menunjukan kehidupan dan kesejahteraan orang Maluku,”ucapnya.
Lanjutnya, BBM bersubsidi apa artinya yang disubsidi oleh Negara, supaya pada pembeliannya tidak mahal kalau tidak di subsidi Rp 17 000/liter.
“Tapi kalau Negara subsidi harganya Rp 800.lebih dari 50 %. di luar itu ada juga Dana subsidi untuk Minyak Tanah dan Pretalait, jadi semua upaya Kami sudah lakukan antara Pemerintah maupun Komisi VII DPR RI.terutama untuk Daerah daerah Miskin Ekstrim yang ada di Maluku,”pugkasnya.*CNI-03
