Ambon, CakraNEWS.ID— Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath meluncurkan langkah strategis dalam 100 hari kerja mereka dengan menggagas pembangunan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan wilayah perbatasan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Bekerja sama dengan Kantor Wilayah Imigrasi Maluku dan Pemerintah Kabupaten MBD, proyek ini menargetkan pembentukan TPI di Pulau Moa, serta Pos Imigrasi di Pulau Liran, Wetar, Kisar, dan Letti — lima titik penting yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
“Langkah ini bukan sekadar simbol, tapi wujud nyata dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi lintas batas,” ujar Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Maluku, Affandy Hassanusi, saat ditemui di Kantor Gubernur Maluku.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan TPI dan pos-pos pendukung telah melalui tahapan persiapan matang. Seluruh infrastruktur, termasuk gedung dan peralatan pendukung, telah siap digunakan. Personel imigrasi pun telah disiapkan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.
Lebih dari sekadar pengawasan, proyek ini juga mendorong peningkatan konektivitas masyarakat di wilayah perbatasan. “Interaksi ekonomi dan sosial antara warga MBD dan Timor Leste telah berlangsung lama. Dengan kehadiran TPI dan Pos Imigrasi, kegiatan ini akan lebih teratur dan legal, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum seperti penyelundupan dan perdagangan manusia,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap masyarakat, Pemprov Maluku akan membagikan 50 paspor gratis sekaligus menggelar launching resmi TPI di lokasi. Pemerintah Kabupaten MBD juga telah menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan Kantor Imigrasi permanen.
“Langkah ini membuka lembaran baru dalam pembangunan wilayah perbatasan. Kami mengajak masyarakat ikut terlibat, menjaga, dan mengawal pelaksanaan program ini agar benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara,” tegas Affandy.***
