Ambon, CakraNEWS.ID — Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku merespons tahapan Musyawarah Nasional (Munas) BPP HIPMI dengan menegaskan arah konsolidasi organisasi.
Melalui Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL), BPD secara bulat menyerahkan penentuan arah dukungan dan rekomendasi calon Ketua Umum kepada Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Muhammad Reza Mony.
RBPL yang digelar di kawasan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (15/4), menjadi forum strategis dalam menyikapi surat resmi Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI terkait permintaan rekomendasi bakal calon ketua umum (caketum) menjelang Munas yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Reza Mony, didampingi Sekretaris Gemelita Pattiradjawane, Bendahara Umum Didit Ibrahim Serang, serta Ketua OKK Gadri R. Attamimi selaku moderator.
Kehadiran jajaran pengurus yang memenuhi kuorum menegaskan soliditas internal dalam menentukan sikap organisasi.
Dalam arahannya, Mony menyampaikan bahwa tahapan Munas telah berjalan sejak 4 April 2026.
Oleh karena itu, BPD HIPMI Maluku perlu mengambil langkah responsif dengan tetap mengedepankan pertimbangan objektif dan kepentingan organisasi secara menyeluruh.
“Kita telah menerima surat dari BPP terkait permintaan rekomendasi. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut arah masa depan organisasi, sehingga harus disikapi secara serius dan terukur,” tegas Mony.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat lima kader yang telah mengambil formulir pendaftaran, yakni Anthony Leong, Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Suhaeli Kalla, dan William Heinrich. Tahap pengembalian formulir dijadwalkan hingga 20 April 2026.
Menurutnya, seluruh kandidat memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni. Namun demikian, penentuan dukungan tidak akan didasarkan pada kedekatan personal, melainkan pada visi, komitmen, dan dampak nyata bagi pengembangan pengusaha muda, khususnya di Maluku.
“Kita ingin memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi daerah dan memperkuat peran HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi,” ujarnya.
Dalam forum RBPL tersebut, seluruh pengurus sepakat memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk menetapkan rekomendasi akhir sekaligus menentukan delegasi (voter) BPD HIPMI Maluku pada Munas mendatang.
Langkah ini mencerminkan kepercayaan penuh terhadap kepemimpinan serta upaya menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika kontestasi nasional.
Secara struktural, BPD HIPMI Maluku memiliki lima suara dari sembilan Badan Pengurus Cabang (BPC) aktif, menjadikan posisi daerah ini cukup strategis dalam peta dukungan nasional pada pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI.
Selain membahas agenda Munas, RBPL juga mematangkan sejumlah program kerja, di antaranya Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis (Forbis) yang direncanakan berlangsung pada awal Mei 2026.
Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Maluku di tengah dinamika ekonomi regional.
Dengan mandat penuh yang diberikan kepada Ketua Umum, BPD HIPMI Maluku menegaskan sikap organisasi yang solid, terarah, dan siap mengambil peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan HIPMI di tingkat nasional.***
