Inspektorat Wilayah Ii Kawal Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Rapat Evaluasi Capaian Spm Kabupaten/ Kota Se Provinsi Banten.
Jakarta, CakraNEWS.ID– Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diwaliki Inspektur WIlayah II Itjen Kemendagri, Dr. A. Damenta, mengawal Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rapat Evaluasi Capaian SPM Kabupaten atau Kota Se Provinsi Banten melalui virtual zoom.
Hal ini sebagaimana disampaikan dalam rilis yang diterima media, Kamis (26/10).
Turut serta sekaligus sebagai pembicara, Sri Purwaningsih, SH, MAP. Sekretaris Ditjen Bangda/Kepala Sekretariat Bersama SPM di tingkat Nasional.
Workshop melalui virtual tersebut menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi percepatan capaian target layanan dasar SPAM Perpipaan dari target 10 Juta SR (sambungan rumah) baru tercapai 3jt SR serta penguatan keterlibatan BUMD yang berkaitan dgn Air Minum.
Workshop atau Lokakarya Praktik Baik tersebut sekaligus merupakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum dalam Mewujudkan Pemenuhan Akses Layanan Air Minum di Daerah dalam Kerangka National Urban Water Supply Project (NUWSP).
Digelar secara hybrid sejak hari Selasa, 24 Oktober 2023 sampai dengan Jumat 27 Oktober 2023, bertempat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Pada pelaksanaan kegiatan, dibuka oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II.
Sebanyak 211 peserta yang berpartispasi serta antusias mengukuti agenda dimaksud. Peserta tersebut sebagai berikut: Peserta Daerah Luring sebanyak 125 orang, Peserta Daerah Daring sebanyak 43 orang, Peserta Pusat Daring dan Luring sebanyak 43 orang.
Pelaksanaan lokakarya dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM) dalam mewujudkan pemenuhan akses layanan air minum di daerah.
Dapat digaris bawahi sejumlah point yang ditargetkan serta menjadi subtansi inti yang dibahas sebagi berikut :
- Rencana aksi terget kinerja pencapaian SPM/Layanan Dasar bagi masyarakat.
- Penguatan tugas Inspektorat Daerah/APIP dalam mengawal capaian target SPM melalui Elektornik Reviu
- Reviu APIP terkait intergrasi SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Meyakinkan Pemda telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, Meyakinkan SPM tercapai melalui CACM.
- Penerapan manajemen resiko dalam pelaksanaan SPM
Kesimpulanya Rakor evaluasi pencapaian target SPM tersebut dalam waktu dekat secara bertahap mulai tahun 2024 sampai dengan 2028 akan dilakukan juga pelaksanaan Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP Itjen Kemendagri selama 13 (tiga belas) hari dengan jumlah personil didalam Tim sebanyak 13 (tiga belas) orang.
Melalui pelaksanaan audit kinerja, diharapkan dapat memberikan gambaran atau kondisi penyelenggaraan SPM di daerah dan ketercapaian outcomenya, serta rekomendasi yang diberikan berkontribusi terhadap value adding atas penerapan SPM di tahun selanjutnya.
Kilas Balik
SEBAGAIMANA diberitakan sebelumnya, pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023, serangkaian acara agenda besar ini diawali dengan penyampaian arahan dan pembukaan lokakarya secara resmi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II dalam paparan memulai agenda besar ini, menyampaikan sejumlah poin yang mana sebagai berikut:
- Saat ini implementasi kebijakan nasional pengelolaan air minum dalam RPJMN 2020-2024 masih dalam proses pencapaian target. Mengingat masih rendahnya akses layanan air minum aman maka dibutuhkan upaya percepatan pencapaian target RPJMN 2020-2024.
- Strategi Kemendagri untuk meningkatkan capaian dan investasi air minum adalah dengan mendorong pendanaan lain non-APBD melalui kebijakan penguatan kredit/pembiayaan mikro, alokasi dana berupa hibah, penepatan modal pada BUMD atau Dana Bergulir, kerjasama BUMDAM untuk memaksimalkan pendanaan non-publik serta mendorong Pemda melakukan pinjaman daerah.
- Pasca Pilkada 2024 adalah momentum bagi daerah untuk melakukan prioritas & pengarusutamaan pemenuhan akses air minum layak dan aman dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu melalui peningkatan anggaran; penguatan kerjasama dan BUMD Air Minum; serta capacity building bagi daerah.
SETELAH PEMBUKAAN, kegiatan dilanjutkan dengan Awarding Best Practice Pemda dan BUMD Air Minum melalui pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik yang telah dicapai dalam rangka penyelenggaraan penyediaan air minum di daerah berdasarkan Indikator KPI Program NUWSP. Daftar kabupaten/kota penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Lamongan pada award tema-1 yaitu Capaian Akses Air Minum;
- Kabupaten Sikka pada award tema-2 yaitu Evaluasi Peningkatan dan Komitmen Pengelolaan Program dan Anggaran Air Minum di Daerah;
- Kabupaten Sragen pada award tema-3 yaitu Pemenuhan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) atau Dana Pendamping terhadap BUMDAM serta Capaian Sambungan Rumah (SR) sesuai Nota Kesepahaman (NK);
- Kota Palembang pada award tema-4 yaitu Capaian Tarif Full Cost Recovery (FCR) dan Pemenuhan Tarif; dan
- Kota Dumai pada award tema-5 yaitu Capaian Percepatan Penyerapan Sambungan Rumah (SR) sesuai Ketersediaan Waktu sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK).
KEGIATAN dilanjutkan dengan sesi Talkshow Narasumber Pemerintah Pusat serta Talkshow Best Practice Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum. Kedua sesi talkshow ini diharapkan dapat menjadi lesson learned dan advokasi kepada pemerintah daerah dan BUMDAM.
SELANJUTNYA pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 akan dilakukan kunjungan lapangan ke PDAM Kabupaten Lamongan dan peserta akan diterima oleh Bupati Lamongan.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan kondisi fasilitas infrastruktur dan jaringan sambungan air minum yang terbangun melalui program NUWSP.
Lokasi dipilih berdasarkan hasil kesepakatan bersama Bank Dunia karena Kabupaten Lamongan merupakan daerah NUWSP gelombang pertama dengan capaian infrastruktur PDAM terbangun sudah 100%.
Serangkaian acara tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah jajaran Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Air Minum Kementerian PUPR; Inspektur II Itjen Kemendagri dan Direktur BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Keuda Kemendagri; Task Team Leader The World Bank; Sekda Kab/Kota; perwakilan Kepala Bappeda dan Direktur BUMDAM Kabupaten/Kota daerah lokasi Program NUWSP.*** CNI-02
