Piru, CakraNEWS.ID– RENCANA pembangunan masjid di lingkungan Kantor Bupati Seram Bagian Barat (SBB) tidak berkaitan dengan isu keberagaman atau anti toleransi di bumi Saka Mese Nusa.
Hal ini disampaikan direktur Rumah Inspirasi, Muhammad Fahrul di Piru, Jumat (07/07).
Kepada wartawan, Fahrul melihatnya dari segi efisiensi penggunaan anggaran daerah yang kabarnya saat ini mengalami kesulitan. Tekanan kebutuhan urgen daerah yang tidak berbanding luru dengan Pendapatan Asli Daerah.
Sebelumnya, Fahrul mengakui, kantor Bupati Seram Bagian Barat belum memiliki tempat ibadah seperti masjid, gereja maupun pura. Namun soalan tempat ibadah, dapat terjawab dengan disediakannya ruang khusus untuk ibadah. Sebut saja untuk umat muslim, disediakan Musollah.
Musollah yang disediakan hanya seukuran ruang tamu rumah sederhana. Juga tak memadai karena tempat wudhu pun tidak disediakan.
Perihal tersebut kemudian mendorong rencana pembangunan masjid Kantor Bupati dengan nilai 650 juta sebagaimana terposting di LPSE kabupaten bertajub Saka Mese Nusa itu.
“Sah-sah saja rencana pembangunan masjid kantor tersebut dilaksankan. Sebagai umat muslim, tentu bersyukur akan adanya perhatian khusus yang sebegitu luar biasanya. Namun, rasionalitas rencana pembagunan infrastruktur di kabupaten itu harus lebih matang dirancangkan.
Pasalnya, kata dia, jika hanya alasan keterdesakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kesulitan menjalankan ibadah, itu masih kurang cukup. Ini perlu digaris bawahi. Kiranya ada alasan mendasar lain sehingga pembangunan masjid Kantor Bupati itu dirasa perlu serta terdesak untuk dibangun.
Dijelaskan, letak geografis kantor Pusat pemerintahan SBB (Kantor Bupati) itu pun jauh dari pemukiman aktif masyarakat. Secara administrasi, Kantor Bupati itu terletak diatas tanah petunanan desa Morekau (bukan di bagian perkampungan morekau).
“Jarak dari kantor Bupati ke ibu kota kabupaten, Piru sendiri paling lama menggunakan kendaraan roda dua kurang lebih 10-15 menit tanpa macet.”
“Besar kemungkinan, jarak itupun menjadi pendorong untuk rencana pembangunan masjid tersebut. Namun tetap saja, alasan itu belum bisa dikatakan urgen karena ada ruang kantor yang dijadikan Musollah,” jelas Fahrul.
Perihal Masjid kantor Bupati ini, hemat Kaisuku, harus berlandasakan pada program berjangka sehingga tidak terkesan tiba saat tiba akal.
Menjawab sejumlah kemungkinan soalan faktor akan dibangun masjid tersebut, harus berlandaskan pada kajian konstruktif dengan mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Sekali lagi, Efisiensi penggunaan anggaran perlu dipertimbangkan.
“Banyak terjadi masalah di Saka Mese Nusa ini yang punya kaitan dengan keuangan daerah. Paling sering mematik perhatian adalah persoalan lahan. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) SBB misalnya. Karena masalah lahan, kantor yang sudah bertahun tahun tertinggal dan terbengkalai,” bebernya.
Tercatat bahwa, sejumlah kantor Badan maupun Dinas di SBB bermasalah dengan lahan. Sehingga, ada baiknya, dengan minimnyabanggaran daerah perlu mempertimbangkan penggunaanya.
“Jika prioritas anggaran itu hanya untuk rumah ibadah, seharusnya bukan Masjid melainkan musollah saja di kantor bupati. Atau anggaran itu dapat dipergunakan untuk rehabilitasi perluasan masjid Waemeteng Pantai. Masjid tersebut tepat berada di kawasan pemukiman padat,” pungkas praktisi media tersebut.*** CNI-04
