Saumlaki, CakraNEWS.ID– Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR), menjadi salah satu isu hangat yang sedang ramai-ramainya menjadi sorotan publik.
Jika MTR berhasil dimekarkan, berarti ada beberapa Kabupaten/kota yang masuk dalam geografisnya, secara langsung pasti keluar dari teritorial pemerintahan Pemerintah Provinsi Maluku.
Wilayah yang nantinya ikut gabung dengan DOB Baru MTR nantinya adalah, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kota Tual.
MTR memang disebut menjadi harapan masyarakat di wilayah itu, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, yang jadi problem sekarang, daerag mana yang pantas jadi Ibukota calom Provinsi baru terebut.
Ketua DPRD KKT, J. Batlayeri, mengatakan, jika berbicara soal pemekaran Provinsi MTR, maka tidak ada yang boleh “Munafik”.
“Kalau bicara pemekaran, maka harus satu paket dengan persoalan Ibukota Provinsi. Kalau ada yang menarik lidah untuk tidak bicara soal posisi Ibukota, saya katakan dia itu munafik,” tegasnya.
Menurutnya, berbicara pemekaran maka tidak bisa dipisahkan dengan target ibukota. Pasalnya semua tergolong satu paket. Olehnya itu, hanya orang “Munafik” saja yang tidak mau bahas soal letak Ibukota dalam rencana pemekaran sebuah Provinsi.
“Saya sudah nyatakan sikap secara terang-terangan bahwa, KKT harus menjadi Ibukota Provinsi Maluku Tenggara Raya. Dan itu harus dikatakan sejak awal rencana DOB MTR. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang sengaja menarik lidah dan tidak mau bicara ibukota, itu dia munafik namanya. Yah jangan-jangan dia mau, tapi dia masih malu-malu kucing,” paparnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, KKT dianggap layak menjadi Ibukota Provinsi MTR jika dimekarkan, katena beberapa pertimbangan yang dianggap paling strategis.
“Dari sisi kasat mata, secara toritorial maupun pendekatan kontinental dan pendekatan geografis itu, wilayah KKT sangat layak untuk dijadikan sebagai posisi sebagai Ibukota MTR,” endus dia.
Apalagi, kata Batleyari, dengan suasana MTQ Tingkat Provinsi Maluku di KKT, maka semua mata Maluku mengakui bahwa di Tanimbar memiliki toleransi keagamaan yang sangat tinggi,”jelasnya.
Sebab menurutnya, salah satu indikator utama bisa ditetapkannya suatu wilayah menjadi Ibukota adalah memilki nilai toleransi keagamaan.
“Dan semua itu ada di KKT. Bicara pemekaran maka harus bicara juga infrastruktur kontinental terkait dengan pusat kota yang mau dimekarkan. Jadi ini bukan soal ambisius, bukan soal lain. Bicara pemekaran itu, paketnya Ibukota,”tuturnya.
Menurut dia, semua pihak terkait pun pasti mendukung pernyataan sikapnya, soal KKT layak jadi Ibukota MTR.
“Kita ngomong yang pasti-pasti saja. Jangan munafik,”tegasnya.
“Salah satu faktor KKT layak jadi Ibukota MTR juga adalah, di Provinsi Maluku ini ada tiga pulau besar, Pulau Seram, Pulau Buru dan Pulau Yamdena. Pulau terbesar ke tiga di Maluku ada di KKT yakni Pulau Yamdena,” terangnya.
Disinggung mengenai progres MTR, dia mengaku, sudah ada agenda dan kesepakatan seluruh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan komisi 1 DPRD Provinsi, terkait persiapan administrasi.
“Bulan April nanti, kita semua akan lakukan kesiapan administrasi untuk mendukung seluruh proses administrasi dan kelengkapan, tidak hanya pemekaran Provinsi MTR, tetapi jugakabupaten/kota yang mau mekar,”ungkapnya.
Tak hanya itu dia mengaku, terkait dengan pemekaran MTR, telah disepakati bahwa bulan Mei nanti seluruh pimpinan DPRD kabupaten/kota termasuk pimpinan DPRD Provinsi dan komisi 1 DPRD Provinsi, akan menuju Jakarta.
“Tujuan kita semua ke Jakarta hanya untuk satu poin yakni, pencabutan moratorium pemekaran khusus bagi Maluku. Dan itu akan kita perjuangkan. Harus terealisasi,”tegasnya.
“Semua dilakukan dengan beberapa kepentingan diantaranya, kabupaten/kota yang telah mendaftarkan administrasi untuk pemekaran seperti Tanimbar Utara, ataukah pulau-pulau terselatan itu akan kita perjuangkan sama-sama,”tandasnya.*** CNI-04/ Tim
