Ambon, CakraNEWS.ID– MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin pertemuan koordinasi bersama seluruh Kepala Daerah, Bupati/walikota se-Maluku, Kamis (11/01).
Pertemuan tersebut umumnya membahas persoalan ekonomi Maluku.
Mendagri secara seksama mendengar dan memperhatikan paparan perkembangan ekonomi yang disampaikan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail.
Setelahnya, sejumlah catatan sekaligus amanat mendagri disampaikan secara lugas kepada seluru kepala daerah.
Mendagri juga menyinggung realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.
“Masalah inflasi ini menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi supply dunia,” ungkapnya.
Namun kata dia, kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%.
Dikatakan, Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwullan III Tahun 2023, provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se Indonesia dengan nilai 5,69%.
“Angka ini menunjukan bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota di dalamnya.” Ungkapnya.
Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.
Berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja, sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se Maluku 77,08%.
Sementara itu dilihat dari Data Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD Bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.
Dirinya mengharapkan agar segala proses kedepan bisa berjalan lebih baik.*** CNI-04
