Ambon, CakraNEWS.ID– Rapat Pleno II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku menyoroti tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut di tengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Dalam rapat pleno yang digelar di Ambon, Minggu (15/3/2026) itu, Partai Golkar menilai kondisi tersebut menjadi ironi sekaligus tantangan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Rapat pleno dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku Umar Lessy, didampingi Sekretaris DPD Golkar Maluku Anos Jeremias, serta dihadiri jajaran pengurus Partai Golkar Maluku periode 2025–2030.
Dalam arahannya, Lessy menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki tanggung jawab politik untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah, meskipun kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya kuat.
“Kita harus memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan di daerah ini. Kondisi fiskal memang kurang begitu positif, tetapi di tengah keterbatasan itu kita harus lebih kreatif,” ujar Lessy.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lessy menilai masuknya investasi tidak hanya bergantung pada kemudahan perizinan, tetapi juga jaminan keamanan serta kepastian bagi para investor.
“Kita harus mampu mendorong pemerintah daerah memberikan ruang yang kondusif bagi masuknya investasi. Banyak peluang investasi yang datang, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan juga menjadi hal penting selain perizinan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Golkar juga menyoroti rencana pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam waktu dekat dijadwalkan memasuki tahap groundbreaking.
Menurut Lessy, proyek besar tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi Maluku, sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
Namun demikian, Golkar menegaskan bahwa penyelesaian hak-hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar proyek tersebut tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
“Prinsipnya kita menyambut baik investasi yang masuk ke Maluku, tetapi hak-hak masyarakat dan kearifan lokal harus tetap dihormati,” tegasnya.
Pengalaman penyelesaian hak masyarakat di Pulau Nustual juga menjadi perhatian dalam rapat pleno tersebut. Penetapan nilai apresial tanah sebesar Rp14.000 per meter persegi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pemilik hak.
DPD Partai Golkar Maluku, kata Lessy, bahkan telah menyampaikan ketidaksetujuan atas nilai tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam skema pengembangan Blok Masela, terdapat dua lokasi yang direncanakan menjadi fasilitas onshore, yakni Pulau Nustual dan Pulau Yamdena di wilayah Lermatang. Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan juga telah memberikan status pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 662 hektare guna mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
Golkar berharap kehadiran proyek Blok Masela nantinya tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan di Maluku melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
