Ambon,CakraNEWS ID- Penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PPP Maluku dinilai sebagai bagian dari dinamika internal organisasi.
Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Wilayah DPW PPP Maluku, Muhamad Husein Tuharea, menegaskan bahwa pro dan kontra dalam setiap keputusan merupakan hal yang lazim dalam kehidupan organisasi, terlebih dalam partai politik.
“Bagi saya ini hal yang normatif, yang biasa terjadi setiap ada suatu keputusan. Tidak semua keputusan bisa menyenangkan semua pihak,” ujar Tuharea melalui sambungan telepon, Jumat (12/2/2026).
Menurutnya, penunjukan PLT merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi partai. Karena itu, pihaknya tetap akan menjalankan instruksi tersebut meski terdapat penolakan dari sejumlah pihak.
“Atas dasar itu, kita tetap menjalankan perintah partai, walaupun di tengah penolakan,” tegasnya.
Tuharea juga membantah anggapan bahwa penunjukan PLT merupakan manuver pihak tertentu. Ia menyebut keputusan tersebut murni hasil evaluasi DPP atas belum dilaksanakannya Musyawarah Wilayah (Muswil) sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Ini murni keputusan DPP. Jangan menyalahkan atau menduga-duga pihak lain. Ini evaluasi DPP akibat tidak dilaksanakannya instruksi,” katanya.
Ia menjelaskan, sesuai AD/ART organisasi, tiga bulan pasca muktamar, setiap DPW wajib menyelenggarakan Muswil. Namun hingga batas waktu 6 Januari 2026 sesuai surat instruksi DPP, DPW PPP Maluku belum melaksanakan agenda tersebut.
Menanggapi keberatan terkait legalitas struktur DPP, Tuharea menegaskan bahwa keputusan tersebut sah secara hukum karena ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal, serta memiliki legal standing berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-15.AH.11.02 tentang susunan kepengurusan DPP masa bakti 2025–2030.
“Setiap orang boleh berargumen, tetapi penunjukan ini sah secara hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh kader tidak memposisikan diri sebagai pihak yang dizalimi. Menurutnya, partai merupakan milik bersama yang harus dijaga secara kolektif.
“Partai ini milik kita semua. Jangan merasa memiliki secara pribadi sehingga ketika ada pergantian lalu tidak menerima,” katanya.
Tuharea mengajak seluruh kader, mulai dari tingkat PAC, DPC, DPW hingga anggota DPRD asal PPP, untuk bersatu dan menyukseskan pelaksanaan Muswil serta menghadapi agenda verifikasi partai dalam waktu dekat.
“Masih banyak yang harus kita benahi untuk menghadapi verifikasi partai. Mari kita bersatu menyukseskan agenda partai dalam waktu dekat,” pungkasnya.**CNI-02
