Ambon, CakraNEWS.ID— Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, mengungkapkan bahwa peningkatan produksi pangan daerah sepanjang 2025 belum sepenuhnya menjawab kebutuhan konsumsi masyarakat.
Sejumlah komoditas strategis masih mengalami defisit signifikan, sehingga Maluku tetap bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Ilham Tauda saat Coffee Morning yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Cafe View Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/12/2025).
Ilham menjelaskan, produksi beras Maluku pada 2025 mencapai sekitar 51 ribu ton, meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian ini ditopang oleh keberhasilan program luas tambah tanam yang melampaui target nasional, sebagaimana tercatat dalam rilis Badan Pusat Statistik hingga Desember 2025.
Meski demikian, kebutuhan beras di Maluku masih jauh lebih besar. Defisit lebih dari 100 ribu ton membuat pasokan dari luar daerah belum dapat dihindari.
Dari total kebutuhan Program MBG, sekitar 10 persen di antaranya baru dapat dipenuhi dari produksi lokal.
“Produksi memang naik, tapi belum cukup untuk menutup kebutuhan. Ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab sektor pertanian Maluku,” ujar Ilham.
Berbeda dengan beras, komoditas jagung justru mengalami surplus. Dari total produksi sekitar 7.500 ton, Maluku mencatat surplus sebesar 3.800 ton. Capaian ini dihasilkan melalui gerakan tanam masif yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Sementara itu, bawang merah masih menjadi komoditas yang rentan akibat keterbatasan dukungan anggaran, sehingga pengembangannya banyak bergantung pada swadaya petani.
Untuk cabai rawit, ketersediaan dipastikan aman hingga Natal dan Tahun Baru, menyusul gerakan tanam serempak yang dilakukan sejak Agustus 2025.
Di sektor peternakan, Ilham mengakui tantangan yang lebih kompleks. Produksi telur ayam baru mampu memenuhi sekitar 39 persen kebutuhan, sementara daging ayam sekitar 30 persen.
Sebaliknya, Maluku justru mencatat surplus daging sapi hingga 125 persen dari kebutuhan daerah.
“Komoditas ayam dan telur menjadi tantangan terbesar dalam mendukung MBG. Namun di sisi lain, ini juga membuka peluang besar untuk pengembangan peternakan lokal,” kata Ilham.
Sebagai upaya memperkuat sektor tersebut, Maluku ditetapkan sebagai salah satu dari 12 provinsi penerima program pengembangan peternakan terintegrasi dari Kementerian Pertanian.
Program ini menargetkan produksi hingga 100 ribu ekor ayam sebagai langkah awal memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ilham menegaskan, ke depan Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan minimal 70 hingga 80 persen kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal.
Menurutnya, penguatan sektor hulu pertanian dan peternakan menjadi kunci keberlanjutan Program MBG sekaligus mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak di Maluku.****
