Ambon, CakraNEWS.ID— Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Maluku menggelar Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) Masa Bakti 2025–2028 pada Sabtu (7/2/2026) di Lantai Empat Hotel Grand Avira, Ambon.
Rapat ini menjadi forum strategis organisasi dalam merumuskan sikap dan arah perjuangan HIPMI Maluku menjelang agenda nasional, khususnya Sidang Pleno Pra Musyawarah Nasional (Pra Munas) HIPMI.
RBPL yang dimulai pukul 17.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 20.25 WIT tersebut dinyatakan memenuhi kuorum dan dipimpin langsung oleh Ketua OKK BPD HIPMI Maluku, Gadri R. Attamimi.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Muhammad Reza Mony, Sekretaris Umum Gemelita Pattiradjawane, serta jajaran pengurus lengkap.
Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Muhammad Reza Mony menegaskan bahwa RBPL memiliki peran penting sebagai ruang konsolidasi organisasi untuk menyatukan kepentingan daerah agar dapat diperjuangkan secara terstruktur dan bermartabat di tingkat nasional.
Menurutnya, HIPMI Maluku harus hadir dalam Sidang Pleno Pra Munas dengan gagasan yang kuat dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah kepulauan.
Ia menyampaikan bahwa isu-isu strategis Maluku akan didorong agar memperoleh perhatian serius dalam forum nasional HIPMI, terutama yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi wilayah kepulauan dan ketahanan pangan sebagai sektor fundamental pembangunan daerah.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku Gemelita Pattiradjawane menekankan pentingnya ketertiban organisasi dan kepatuhan terhadap mekanisme administrasi.
Ia menjelaskan bahwa pengaturan kepesertaan Sidang Pleno Pra Munas telah dirumuskan secara jelas sebagai bagian dari komitmen membangun HIPMI Maluku yang profesional dan taat aturan.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa utusan penuh BPD HIPMI Maluku pada Sidang Pleno Pra Munas terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, serta para Ketua Bidang.
Sementara itu, keikutsertaan peninjau bebas tidak dibatasi jumlahnya dengan ketentuan memiliki Kartu Tanda Anggota HIPMI dan memenuhi kontribusi organisasi sebesar Rp2.500.000.
RBPL juga menetapkan tiga isu strategis yang akan diperjuangkan BPD HIPMI Maluku dalam Sidang Pleno Pra Munas, yakni perjuangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan Maluku, penguatan ketahanan pangan, serta penyiapan nota kesepahaman terkait keselarasan isu ketenagakerjaan antara HIPMI dan Pemerintah Daerah Maluku.
Selain agenda nasional, rapat turut mengarahkan Bidang OKK BPD HIPMI Maluku untuk memfokuskan perhatian pada penguatan di aplikasi HIPMI Go, penguatan legalitas organisasi, serta optimalisasi subsidi daerah bagi pengembangan HIPMI di Maluku.
Pasca agenda Sidang Pleno Pra Munas, RBPL menetapkan fokus lanjutan pada pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklada) dengan kepanitiaan terpisah.
Untuk Diklada, ditetapkan Sahril Salamena sebagai Ketua Panitia, Sarimanela sebagai Sekretaris Panitia, Della Latuconsina sebagai Bendahara, serta Sekretaris Umum BPD HIPMI Maluku sebagai Koordinator Steering Committee.
Diklada direncanakan berlangsung pada bulan Ramadan, dengan agenda Forum Bisnis dijadwalkan setelah bulan puasa.
Sementara itu, untuk Rakerda BPD HIPMI Maluku, ditetapkan M. Fahrul Kaisuku sebagai Ketua Panitia dan Cak Anas sebagai Sekretaris Panitia.
RBPL juga menegaskan pentingnya penguatan sinergitas antara BPD HIPMI Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku, sejalan dengan visi Sapta Cita Gubernur Maluku dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh bidang diminta menyampaikan usulan program prioritas dengan prinsip satu bidang satu program paling lambat 13 Februari 2026.
RBPL ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran HIPMI Maluku sebagai mitra strategis pemerintah dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.***
